Demokrat Bantah Rumor SBY Instruksikan Tarik Diri dari BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 19/04/2019, 08:40 WIB
Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan menarik semua kadernya yang ditempatkan di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Amir membenarkan ada surat SBY berisi sejumlah instruksi.

Salah satunya, SBY menginstruksikan kader untuk rapat konsolidasi dan monitoring pasca Pemilu di WP41 atau Wisma Proklamasi Nomor 41 Kantor DPP Demokrat.

Baca juga: Ini Isi Surat Instruksi SBY kepada Kader Demokrat

"Kemarin bukan menarik diri, tetapi kan kami ada rapat khusus ya, monitoring khusus di WP41," kata Amir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Amir juga menjelaskan, sikap partai Demokrat saat ini sesuai dengan poin kedua dalam instruksi SBY yaitu tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

Ia menegaskan, kepentingan NKRI di atas kepentingan partai.

"Bagi Demokrat NKRI lebih utama daripada partai," ujar Amir.

Ia mengatakan, sikap Demokrat pasca pemilu tetap menunggu hasil final yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: SBY Minta Demokrat Tak Terlibat Kegiatan yang Bertentangan dengan Konstitusi

Menurut dia, deklarasikan kemenangan akan lebih tepat jika hasil dari KPU telah diumumkan.

"Real count yang akan di rekapitulasi ya, secara resmi ini sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, saya berpendapat tidak ada yang lebih relevan untuk mendeklarasikan kemenangan kecuali KPU nantinya," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Sepekan Operasi Yustisi, Pelanggar Protokol Kesehatan Terbanyak Ada di Jakarta Pusat

Nasional
Satgas: Sistem Kesehatan di Indonesia Ambruk jika Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas: Sistem Kesehatan di Indonesia Ambruk jika Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Penetapan Paslon 23 September, Mendagri Sudah Cek dan Berharap Tak Ada Kerumunan

Penetapan Paslon 23 September, Mendagri Sudah Cek dan Berharap Tak Ada Kerumunan

Nasional
Menurut Pakar, Penundaan Pilkada 2020 Tak Butuh Perppu Baru

Menurut Pakar, Penundaan Pilkada 2020 Tak Butuh Perppu Baru

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat, Satgas Berupaya Tambah Ambulans

Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat, Satgas Berupaya Tambah Ambulans

Nasional
Ketua DPP PKS: Tunda Pilkada jika Kondisi Masih Seperti Ini

Ketua DPP PKS: Tunda Pilkada jika Kondisi Masih Seperti Ini

Nasional
UPDATE 21 September: 108.880 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 September: 108.880 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 September: Kasus Aktif di Indonesia Capai 58.378

UPDATE 21 September: Kasus Aktif di Indonesia Capai 58.378

Nasional
Satu Komisioner KPU Sembuh dari Covid-19, Dua Masih Dirawat

Satu Komisioner KPU Sembuh dari Covid-19, Dua Masih Dirawat

Nasional
Mendagri Minta KPU Atur Pelanggaran Protokol Covid-19

Mendagri Minta KPU Atur Pelanggaran Protokol Covid-19

Nasional
Mendes Sebut Peraturan Prioritas Dana Desa Dikeluarkan Mengacu pada Amanat Presiden

Mendes Sebut Peraturan Prioritas Dana Desa Dikeluarkan Mengacu pada Amanat Presiden

Nasional
UPDATE 21 September: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 2.950.173

UPDATE 21 September: Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 2.950.173

Nasional
Polisi Janji Tindak Tegas Pelanggar Maklumat Kapolri soal Pilkada

Polisi Janji Tindak Tegas Pelanggar Maklumat Kapolri soal Pilkada

Nasional
PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 21 September: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X