Demokrat Bantah Rumor SBY Instruksikan Tarik Diri dari BPN Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 19/04/2019, 08:40 WIB
Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan menarik semua kadernya yang ditempatkan di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Amir membenarkan ada surat SBY berisi sejumlah instruksi.

Salah satunya, SBY menginstruksikan kader untuk rapat konsolidasi dan monitoring pasca Pemilu di WP41 atau Wisma Proklamasi Nomor 41 Kantor DPP Demokrat.

Baca juga: Ini Isi Surat Instruksi SBY kepada Kader Demokrat

"Kemarin bukan menarik diri, tetapi kan kami ada rapat khusus ya, monitoring khusus di WP41," kata Amir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Amir juga menjelaskan, sikap partai Demokrat saat ini sesuai dengan poin kedua dalam instruksi SBY yaitu tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

Ia menegaskan, kepentingan NKRI di atas kepentingan partai.

"Bagi Demokrat NKRI lebih utama daripada partai," ujar Amir.

Ia mengatakan, sikap Demokrat pasca pemilu tetap menunggu hasil final yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: SBY Minta Demokrat Tak Terlibat Kegiatan yang Bertentangan dengan Konstitusi

Menurut dia, deklarasikan kemenangan akan lebih tepat jika hasil dari KPU telah diumumkan.

"Real count yang akan di rekapitulasi ya, secara resmi ini sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, saya berpendapat tidak ada yang lebih relevan untuk mendeklarasikan kemenangan kecuali KPU nantinya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan instruksi melalui surat yang ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan serta ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat.

Berikut 4 poin isi surat SBY:

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X