PSI Ingin Beri Contoh Siap Menang dan Siap Kalah

Kompas.com - 18/04/2019, 21:22 WIB
Ketua Umum PSI Grace Natalie melakukan orasi politik di acara Festival 11 PSI di Medan Internasional Convention Center, Senin (11/3/2019) malam KOMPAS.com / MEI LEANDHAKetua Umum PSI Grace Natalie melakukan orasi politik di acara Festival 11 PSI di Medan Internasional Convention Center, Senin (11/3/2019) malam

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie tidak mempersoalkan jika partainya tidak lolos ke parlemen.

Bahkan, tidak masalah jika ia beserta struktural partai mengangkat bendera putih di hadapan publik sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 secara resmi.

PSI berpendapat, hitung cepat sejumlah lembaga survei cukup menggambarkan perolehan suara resmi dari KPU 20 Mei 2019 mendatang.

"Quick count itu akurasinya sangat tinggi ya. Maksimal (kesalahan) 0,5 persen ya. Bahkan kerapkali di bawah itu," ujar Grace ketika dijumpai di Plataran, Menteng, Jakarta pada Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Meski Gagal ke DPR, PSI Klaim Jadi Partai Terbesar Ke-4 di Jakarta

 

Oleh sebab itu, PSI sudah menyatakan kepada publik bahwa partainya tidak akan lolos ke parlemen Senayan.

Grace mengatakan, sikap sportif PSI ini akan menjadi contoh bagi politisi di Indonesia yang seringkali mengklaim kemenangan.

"Kami ingin memberi contoh yang baik juga bahwa selama ini ada orang-orang yang hanya siap menang, tapi tidak siap kalah. Bahkan, ada yang kalah, tetapi mengaku menang banyak," ujar Grace.

"Jadi, kami langsung saja mengatakan, terima kasih kepada yang mendukung. Tapi yang dibutuhkan 4 persen dan itu belum tercukupi," lanjut dia.

Baca juga: Percaya Akurasi Quick Count, Grace Natalie Sadar Diri PSI Sulit Tembus DPR

 

Meski diyakini tidak lolos ambang batas kursi parlemen, PSI cukup terhibur atas lolosnya di kursi wakil rakyat di tingkat provinsi, kota/ kabupaten.

PSI pun berkomitmen untuk menjaga amanah rakyat tersebut.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, PSI tidak lolos ke parlemen karena tak memenuhi ambang batas suara sebesar 4 persen.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan, PSI berada di posisi 12 dengan perolehan suara 2,07 persen.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Perbandingan Suara Parpol Peilu 2019 Dengan 2014

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X