Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Ingin Beri Contoh Siap Menang dan Siap Kalah

Kompas.com - 18/04/2019, 21:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie tidak mempersoalkan jika partainya tidak lolos ke parlemen.

Bahkan, tidak masalah jika ia beserta struktural partai mengangkat bendera putih di hadapan publik sebelum Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 secara resmi.

PSI berpendapat, hitung cepat sejumlah lembaga survei cukup menggambarkan perolehan suara resmi dari KPU 20 Mei 2019 mendatang.

"Quick count itu akurasinya sangat tinggi ya. Maksimal (kesalahan) 0,5 persen ya. Bahkan kerapkali di bawah itu," ujar Grace ketika dijumpai di Plataran, Menteng, Jakarta pada Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Meski Gagal ke DPR, PSI Klaim Jadi Partai Terbesar Ke-4 di Jakarta

 

Oleh sebab itu, PSI sudah menyatakan kepada publik bahwa partainya tidak akan lolos ke parlemen Senayan.

Grace mengatakan, sikap sportif PSI ini akan menjadi contoh bagi politisi di Indonesia yang seringkali mengklaim kemenangan.

"Kami ingin memberi contoh yang baik juga bahwa selama ini ada orang-orang yang hanya siap menang, tapi tidak siap kalah. Bahkan, ada yang kalah, tetapi mengaku menang banyak," ujar Grace.

"Jadi, kami langsung saja mengatakan, terima kasih kepada yang mendukung. Tapi yang dibutuhkan 4 persen dan itu belum tercukupi," lanjut dia.

Baca juga: Percaya Akurasi Quick Count, Grace Natalie Sadar Diri PSI Sulit Tembus DPR

 

Meski diyakini tidak lolos ambang batas kursi parlemen, PSI cukup terhibur atas lolosnya di kursi wakil rakyat di tingkat provinsi, kota/ kabupaten.

PSI pun berkomitmen untuk menjaga amanah rakyat tersebut.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, PSI tidak lolos ke parlemen karena tak memenuhi ambang batas suara sebesar 4 persen.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan, PSI berada di posisi 12 dengan perolehan suara 2,07 persen.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Perbandingan Suara Parpol Peilu 2019 Dengan 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com