Perolehan Suara Turun di Hitung Cepat Sementara, Ini Respons Demokrat

Kompas.com - 18/04/2019, 20:48 WIB
Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (5/8/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin enggan mengomentari hasil hitung cepat yang menunjukkan penurunan perolehan suara partainya pada Pemilihan Legislatif 2019.

Berdasarkan hasil sementara hitung cepat Litbang Kompas, perolehan suara Demokrat di Pileg 2019 sebesar 8,03 persen. Pada Pileg 2014, Demokrat memperoleh 10,19 persen.

"Kami realistis ya. Apa pun hasilnya itu tetap saja nanti di real count-nya ya," ujar Amir saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Demokrat Hormati Klaim Kemenangan Prabowo, tetapi...

Ia mengatakan, Demokrat memiliki data internal terkait perolehan suara partainya di Pileg 2019.

Namun, lanjut dia, Demokrat tak akan merilis hasil perolehan data internal partainya ke publik.

Amir mengatakan, hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berhak mengumumkan hasil perolehan suara partai dan pasangan capres dan cawapres secara resmi.

Oleh karena itu, ia mengatakan partainya tak terpengaruh dengan hasil hitung cepat.

Baca juga: Apa Kata Demokrat soal Hasil Hitung Cepat Pilpres dan Pileg?

"Tidak untuk dipublikasikan perhitungan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Internal kami boleh memiliki itu (data perolehan sementara), tetapi tidak untuk dipublikasikan," lanjut dia.

Berdasarkan hasil sementara hitung cepat Litbang Kompas, Demokrat memperoleh 8,03 persen dari 92,8 persen data yang masuk.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Perbandingan Suara Parpol Peilu 2019 Dengan 2014

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X