Ini Kata Jokowi soal Menang Quick Count Tanpa Selebrasi...

Kompas.com - 18/04/2019, 18:00 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut.Fabian Januarius Kuwado Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis (18/4/2019). Hampir seluruh ketua umum partai politik pendukung hadir dalam konferensi pers tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal tidak adanya selebrasi kemenangan dalam Pemilu 2019 ini.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mengaku, memang tak mempersiapkan selebrasi demikian meskipun hasil hitung cepat lembaga survei menunjukkan bahwa dirinya dan Ma'ruf Amin meraih suara terbanyak.

"Enggak ada. Ya memang enggak ada ya (selebrasi kemenangan)," ujar Jokowi usai konferensi pers di Resto Plataran Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (18/4/2019).

Saat dimintai penegasannya mengapa tidak ada selebrasi, ia tidak menjawab. Jokowi hanya tertawa sambil menggelengkan kepala.

Baca juga: Ini Perbandingan Suara Jokowi dan Prabowo pada Pemilu 2019 dan 2014

Kendaraannya pun perlahan bergerak ke arah Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

Diketahui, dalam konferensi pers, Jokowi akhirnya menyinggung kemenangannya di Pemilu 2019.

Ia menyebut, berdasarkan hasil hitung cepat 12 lembaga survei, raihan suara bersama Ma'ruf mengungguli sang rival, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Kubu Prabowo Tuding Ada Kecurangan Pemilu, Ini Tanggapan Jokowi

"Kami menyampaikan, hasil quick count 12 lembaga survei, dinyatakan Jokowi- Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan persentase 54,5 persen dan prabowo-Sandi mendapatkan persentase 45,5 persen," ujar dia.

"Kita tahu semua bahwa yang namanya penghitungan suara quick count ini cara perhitungan yang ilmiah. Berdasarkan pengalaman-pengalaman Pemilu lalu akurasinya 99 persen hampir sama dengan hubungan real count," lanjut Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tetap memilih untuk menunggu hasil rekapitulasi suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diumumkan 20 Mei 2019 mendatang.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X