Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo Tuding Ada Kecurangan Pemilu, Ini Tanggapan Jokowi

Kompas.com - 18/04/2019, 17:51 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menanggapi tudingan adanya kecurangan dalam Pemilu 2019 dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi mempersilakan kubu rivalnya untuk menempuh mekanisme hukum yang berlaku.

"Kalau memang ada kecurangan yang dirugikan salurkan lewat mekanisme yang ada, laporkan ke Bawaslu bisa, ke MK (Mahkamah Konstitusi) bisa," kata Jokowi dalam wawancara dengan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo, Kamis (18/4/2019).

"Jalur-jalur seperti ini yang harus kita lakukan dan kenalkan ke masyarakat," ujar capres petahana ini.

Baca juga: Ingin Dinginkan Masyarakat, Jokowi Anggap Pertemuan dengan Prabowo Penting

Jokowi menjelaskan, penyelenggaraan pemilu di negara sebesar Indonesia bukan hal mudah.

Ada 800.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di 17.000 pulau. Oleh karena itu, wajar jika ada permasalahan terkait logistik dan masalah teknis lainnya.

Namun, Jokowi menilai, pelaksanaan pemilu 17 April 2019 berjalan baik.

"Kita apresiasi kerja keras KPU, Bawaslu, dan DKPP," kata dia.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran selama Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Bukti-bukti tersebut untuk membuka kemungkinan pemungutan suara ulang.

Baca juga: DPD PDI-P Klaim Perolehan Suara Jokowi-Maruf di Jateng Lampaui Target

"Pelanggaran bukan sekadar pelanggaran ecek-ecek begitu. Tapi hal-hal yang memungkinkan ada efeknya, untuk diminta pemungutan suara ulang, seperti itu," ujar Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Menurut Ferry, dugaan pelanggaran itu, misalnya, terdapat jumlah data pemilih yang pindah  ketimbang yang masuk daftar pemilih tetap di suatu lokasi.

Kemudian, soal perbedaan suara untuk partai dan calon anggota legislatif.

Selain itu, masalah-masalah seputar surat suara. Misalnya, soal kekurangan surat suara hingga surat suara yang rusak.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Perbandingan Hasil Quick Count Litbang Kompas dan Hasil Perhitungan KPU 2007-2018

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com