Menag: Tambahan 10.000 Kuota Haji Dibagi untuk Seluruh Provinsi

Kompas.com - 18/04/2019, 15:45 WIB
Jutaan ummat Muslim melakukan ibadah Haji di Mekkah, Saudi Arabia tahun lalu. Islam diperkirakan akan menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia setelah 2070. ReutersJutaan ummat Muslim melakukan ibadah Haji di Mekkah, Saudi Arabia tahun lalu. Islam diperkirakan akan menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia setelah 2070.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pemerintah akan membagi tambahan 10.000 kuota haji Indonesia secara proporsional untuk seluruh provinsi yang ada dengan prioritas untuk para lansia dan para pendampingnya serta jamaah lain.

Menteri Lukman berjanji akan berusaha maksimal merealisasikan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk mengeksekusi tambahan 10.000 kuota jamaah haji Indonesia.

Tambahan kuota jamaah haji tersebut telah diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia mulai musim haji tahun 2019 ini.

“Pada dasarnya, kami di Kementerian Agama akan berusaha merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10.000 kuota jamaah haji kita,” kata Menag, Kamis (18/4/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Cerita di Balik Jokowi Masuk Kakbah dan Tambahan 10.000 Kuota Haji...

Konsekuensinya, lanjut Menag, perlu adanya tambahan anggaran karena adanya penambahan jumlah jamaah haji.

Petugas perlu ditambah karena adanya penambahan jamaah. Selain itu, kloternya akan bertambah, petugas petugas kloter pun juga bertambah.

“Jadi, ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), sebagian juga dari efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan terakhir tentu dari APBN khususnya untuk membiayai petugas-petugas tambahan,” kata Menag.

Baca juga: Wapres Sebut Penambahan Kuota Haji Pangkas Masa Tunggu Jemaah

Namun, Menag belum bisa memastikan berapa tambahan anggaran yang diperlukan, karena masih akan dirapatkan dengan mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI pada Selasa depan.

"Kita belum bisa menyebutkan angka pastinya karena kita masih terus menghitung secara persis, dan tentu saya menghormati DPR dalam hal ini Komisi VIII. Sebelum saya sampaikan kepada mereka tentu belum saatnya untuk disampaikan kepada publik,” kata Menag.

Presiden Joko Widodo pada Kamis ini, memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerjanya ke Arab Saudi beberapa waktu.

Selain membahas tambahan 10.000 kuota haji Indonesia mulai tahun 2019 ini, ratas juga membahas keinginan peningkatan investasi Arab Saudi di Indonesia.

"Keduanya saya kira harus kita tindak lanjuti secepatnya sehingga respons ini akan menuntaskan, terutama rencana investasi Arab Saudi ke Indonesia yang kemarin sudah disampaikan, Saudi ingin Indonesia kerja sama dengan Saudi dan menjadikan negara kita sebagai hub bagi industri petrokimia di Asia Tenggara," kata Presiden Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X