Membandingkan Hasil "Quick Count" Litbang Kompas dengan KPU Sejak 2007

Kompas.com - 18/04/2019, 13:56 WIB
Ilustrasi KOMPAS.comIlustrasi
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menolak hasil hitung cepat ( quick count) sejumlah lembaga yang memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, Prabowo menyebut lembaga survei sengaja mengggiring opini.

"Saya tegaskan di sini, kepada rakyat Indonesia bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui sudah bekerja untuk satu pihak untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah," katanya di Rumah Kertanegara, Rabu (17/4/2019) sore.

Prabowo meminta para pendukungnya tak terpengaruh dengan hasil hitung cepat dan tetap fokus mengawal perhitungan suara.

Baca juga: Jokowi-Maruf Menang Pilpres 2019 Versi Quick Count 9 Lembaga

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku tim internalnya sudah melakukan perhitungan manual atau real count.

Hasilnya, ia mengklaim, menang dengan 62 persen suara. Menurut dia, hasil real count diperoleh dari penghitungan di 320.000 TPS.

"Dan saya sudah diyakinkan oleh ahli-ahli statistik bahwa ini tak akan berubah banyak. Bisa naik 1 persen, bisa turun 1 persen. Tapi hari ini kita berada di 62 persen," ucapnya.

Lalu, bagaimana sebenarnya akurasi hasil hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei?

Litbang Kompas menjadi salah satu lembaga yang melakukan hitung cepat pada pilpres 2019 ini.

Baca juga: Litbang Kompas: Pemilih Tua jadi Kunci Kemenangan Jokowi-Maruf Amin

Hasilnya, dengan sampel masuk 97 persen, Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 54,52 persen, sementara Prabowo-Sandi 45,48 persen.

Hasil ini tak jauh berbeda dengan hitung cepat delapan lembaga lainnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X