Penambahan Kuota Haji dan Kerjasama Ekonomi dengan Saudi, Ini Perintah Jokowi ke Para Menteri

Kompas.com - 18/04/2019, 12:39 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/10/2018) pagi di Kantor Presiden Jakarta, saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah. Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/10/2018) pagi di Kantor Presiden Jakarta, saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Kamis (18/4/2018) pagi, memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta.

Rapat membahas dua topik. Pertama, menindaklanjuti kebijakan Arab Saudi menambah kuota haji sebesar 10.000 orang kepada Indonesia.

Kedua, membahas rencana peningkatan investasi dan kerja sama ekonomi Saudi di Tanah Air.

"Keduanya saya kira, kita harus tindak lanjuti secepatnya," perintah Presiden Jokowi kepada sejumlah menteri yang hadir.

Baca juga: Cerita di Balik Jokowi Masuk Kakbah dan Tambahan 10.000 Kuota Haji...

 

Menteri Kabinet Kerja yang hadir, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Hadir pula Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Secara khusus, Presiden Jokowi menyoroti Saudi yang mempunyai niat menjadikan Indonesia sebagai negara kerja sama dalam bidang petrokomia dan petrochemical terbesar se-Asia Tenggara.

"Saya rasa, ini yang mungkin harus segera kita siapkan dan tindaklanjuti," ujar Jokowi.

Baca juga: Wapres Sebut Penambahan Kuota Haji Pangkas Masa Tunggu Jemaah

 

Diketahui, saat bertemu dengan Raja Saudi Salman bin Abdul Azis beserta putra mahkotanya, baru-baru ini, Jokowi membahas banyak hal bersama mereka.

Selain Saudi memastikan akan menambah kuota haji asal Indonesia dari 221.000 menjadi 231.000, salah satu topik pembicaraan adalah tentang rencana Saudi berinvestasi di Tanah Air.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, berdasarkan pertemuan itu, Saudi mengungkapkan keinginan untuk berinvestasi di Indonesia dalam jumlah besar.

"Putra mahkota juga menyampaikan ya, kemungkinan Arab Saudi investasi di Indonesia sebesar 6 milliar dollar Amerika Serikat," ujar Moeldoko.

Kompas TV Pemerintah Arab Saudi kembali menambah kuota haji sebesar 10 ribu bagi Warga Negara Indonesia.Penambahan kuota haji ini disampaikan oleh Raja Salman Bin Abdulaziz Al-Saud pada Minggu (14/4) saat bertemu Presiden Joko Widodo. Presiden menyampaikan apresiasi kepada Raja Arab Saudi atas tambahan kuota haji hingga 10 ribu orang bagi jemaah haji Indonesia.Presiden sudah berada di Arab Saudi sejak Minggu kemarin. Jokowi mendarat di Riyadh dan dijamu langsung Raja Salman. Sebelumnya, kuota jemaah haji asal Indonesia yaitu 221 ribu jemaah. Dengan penambahan 10 ribu, maka kuota jemaah haji asal Indonesia bertambah menjadi 231 ribu jemaah. #KuotaHajiIndonesia #PresidenJokowi #ArabSaudi

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X