Jokowi-Ma'ruf Menang Pilpres 2019 Versi Quick Count 9 Lembaga

Kompas.com - 18/04/2019, 08:48 WIB
IlustrasiKOMPAS.com Ilustrasi

Jokowi-Maruf: 55,59 persen
Prabowo-Sandiaga: 44,41 persen

9. Median data 98,02 persen

Jokowi-Maruf: 54,57 persen
Prabowo-Sandiaga: 45,43 persen

Hasil quick count tersebut bukan hasil resmi penghitungan suara. Komisi Pemilihan Umum akan melakukan rekapitulasi suara berjenjang secara nasional.

Prabowo klaim menang

Prabowo sebelumnya mengklaim memenangi Pilpres 2019. Bahkan, Prabowo merayakan sepihak dengan melakukan sujud syukur.

Baca juga: Klaim Menang Pilpres, Prabowo Sujud Syukur

Prabowo tak memercayai hasil quick count yang menunjukkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Ia mengklaim bahwa hasil penghitungan sementara yang dilakukan pihak internal dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno ialah 62 persen suara.

"Ini adalah hasil real count di posisi lebih dari 320.000 TPS," kata Prabowo disambut sorak sorai para pendukung saat jumpa pers di Kertanegara, Jakarta, Rabu (17/4/2019) malam.

Baca juga: Klaim Menang, Prabowo Sujud Syukur Tanpa Sandiaga

Prabowo meyakini persentase tersebut tidak akan berubah banyak hingga akhir penghitungan dan tidak berbeda dengan rekapitulasi resmi KPU nantinya.

Sementara Jokowi-Ma'ruf menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Jokowi meminta seluruh pendukungnya untuk bersabar menunggu pengumuman KPU.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

Nasional
Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Nasional
PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Nasional
Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Nasional
KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Nasional
PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Nasional
Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Nasional
Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Nasional
Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Nasional
Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Nasional
Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Nasional
Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X