Wapres Kalla: Saatnya Rekonsiliasi Bangsa

Kompas.com - 17/04/2019, 22:23 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, usai pemungutan suara Pemilu 2019, para kontestan dan elite partai dari masing-masing kubu harus memulai upaya rekonsiliasi bangsa. Rekonsiliasi diperlukan setelah masyarakat terbelah karena berbeda pandangan politik.

Kalla menyarankan kedua capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk dapat menenangkan pendukung-pendukungnya, menunggu dan mengawasi hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bersama-sama memajukan bangsa Indonesia.

"Apabila sudah ada penghitungan akhir dari KPU, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada, baik yang menang tentunya menerima, yang kalah akan menerima juga. Kita rekonsiliasi bangsa ini untuk bekerja pada masa depan yang lebih baik lagi," kata Kalla, dikutip dari Antara, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: Kalla: Tingkat Partisipasi Pemilih Bisa di Atas 80 Persen

Kalla menilai wajar apabila ada perbedaan politik yang menyebabkan masyarakat Indonesia seakan terpecah. Namun situasi itu tidak boleh berkepanjangan hingga menghambat pembangunan bangsa.

"Ya semua pemilu di mana pun pasti ada perbedaan, jadi seakan-akan terbelah. Tapi setelah menerima keputusan dengan penghitugan terbuka, adil dan dapat dipercaya; maka kita harus ikhlas menerima itu dan bersama-sama membangun bangsa ini lebih baik lagi," jelasnya.

Baca juga: Usai Pilpres, Jusuf Kalla Ingin Urus Masalah Nasional, Pendidikan, dan Dunia

Wapres juga mengimbau kepada kedua capres dan para pendukungnya untuk tidak terlalu bergembira secara berlebihan. Kalla juga berharap, pihak yang menang merangkul yang kalah untuk bergabung membangun Indonesia.

"Mungkin saja Pak Prabowo, kalau dia kalah katakanlah begitu, ingin kembali lagi bisnis tentu pemerintah harus memberikan jalan yang baik, atau sebaliknya. Semuanya harus seperti itu, tidak ada dendam lagi, menghilangkan dendam dan menghilangan semua perbedaan pandangan selama tujuh bulan ini," ujarnya.

Baca tentang


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X