Wapres Kalla: Saatnya Rekonsiliasi Bangsa

Kompas.com - 17/04/2019, 22:23 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, usai pemungutan suara Pemilu 2019, para kontestan dan elite partai dari masing-masing kubu harus memulai upaya rekonsiliasi bangsa. Rekonsiliasi diperlukan setelah masyarakat terbelah karena berbeda pandangan politik.

Kalla menyarankan kedua capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk dapat menenangkan pendukung-pendukungnya, menunggu dan mengawasi hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bersama-sama memajukan bangsa Indonesia.

"Apabila sudah ada penghitungan akhir dari KPU, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada, baik yang menang tentunya menerima, yang kalah akan menerima juga. Kita rekonsiliasi bangsa ini untuk bekerja pada masa depan yang lebih baik lagi," kata Kalla, dikutip dari Antara, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: Kalla: Tingkat Partisipasi Pemilih Bisa di Atas 80 Persen

Kalla menilai wajar apabila ada perbedaan politik yang menyebabkan masyarakat Indonesia seakan terpecah. Namun situasi itu tidak boleh berkepanjangan hingga menghambat pembangunan bangsa.

"Ya semua pemilu di mana pun pasti ada perbedaan, jadi seakan-akan terbelah. Tapi setelah menerima keputusan dengan penghitugan terbuka, adil dan dapat dipercaya; maka kita harus ikhlas menerima itu dan bersama-sama membangun bangsa ini lebih baik lagi," jelasnya.

Baca juga: Usai Pilpres, Jusuf Kalla Ingin Urus Masalah Nasional, Pendidikan, dan Dunia

Wapres juga mengimbau kepada kedua capres dan para pendukungnya untuk tidak terlalu bergembira secara berlebihan. Kalla juga berharap, pihak yang menang merangkul yang kalah untuk bergabung membangun Indonesia.

"Mungkin saja Pak Prabowo, kalau dia kalah katakanlah begitu, ingin kembali lagi bisnis tentu pemerintah harus memberikan jalan yang baik, atau sebaliknya. Semuanya harus seperti itu, tidak ada dendam lagi, menghilangkan dendam dan menghilangan semua perbedaan pandangan selama tujuh bulan ini," ujarnya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi
SumberAntara

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X