Kata Pemantau Asing soal Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia...

Kompas.com - 17/04/2019, 17:18 WIB
Penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan dipantau oleh KPU RI bersama perwakilan luar negeri, pengamat, media, dan unsur TNI. Kompas.com/SHERLY PUSPITAPenghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan dipantau oleh KPU RI bersama perwakilan luar negeri, pengamat, media, dan unsur TNI.
|

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melakukan peninjauan tehadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pemantauan tersebut dilakukan bersama perwakilan luar negeri, pengamat, media, dan unsur TNI.

Sejumlah perwakilan negara asing mengaku takjub akan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Salah satunya diungkapkan oleh Seung Ryeol Kim, perwakilan dari Korea Selatan.

"Dari pengamatan saya, semua hal berjalan baik, enggak ada kekerasan, enggak ada konflik. Semua lancar saja dan senang melihatnya," ujar Seung saat meninjau penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

Baca juga: Pemantau Asing dari 33 Negara Awasi Pemilu 2019, Ini Mekanismenya

Ia mengatakan, banyak perbedaan mengenai cara pemilihan umum di Indonesia jika dibandingkan dengan di negaranya.

Ia menilai Pemilu di Indonesia memiliki tingkat transparasi yang tinggi. Hal senada disampaikan oleh perwakilan dari Myanmar, U Hla Tein.

"Menurut saya sangat transaparan dan asumsi saya pemilu di Indonesia itu kredibel. Ada beda sistem di Indonesia dan Myanmar. Di sini 1 pemilu untuk beberapa parlemen. Di Myanmar beda hari untuk setiap parlemen," paparnya.

Baca juga: Quick Count Kompas Data 70 Persen: Jokowi-Maruf 54,24 Persen, Prabowo-Sandiaga 45,76 Persen

Inspektur KPU RI Adiwijaya Bakti mengatakan, pemantauan ini dilakukan demi transparasi Pemilu Indonesia di mata dunia.

"Ini adalah kegiatan Elektoral Fisik Program, yaitu membuka kepada internasional dan pengamat luar negeri mengenai bagaimana proses pelaksanaan pemilu di Indonesia. Jadi di sini pesertanya ada yang dari Myanmar, Usbek, Jepang, Mozambik, Kedutaan Besar Singapura, Kedutaan Besar Ethiopia, kemudian medianya dari media mesir, kairo, TNI dari pengamat lokal ada dari Undip, IFES, ITB, ICW, IDEA," paparnya.

Tak hanya di TPS 10, lanjutnya, pemantauan juga dilakukan di Panti Bina Karya dan TPU dekan permukiman padat penduduk.

"Tadi peserta dari Mesir juga sangat surprise misalnya gimana kita menangani orang-orang penyandang sosial mental yang di negara mereka belum sebagus kita. Setiap lima tahun sekali kita bikin seperti ini termasuk Pilkada juga," pungkasnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X