Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Ketum Golkar soal Warna Kuning di Surat Suara DPR

Kompas.com - 17/04/2019, 12:37 WIB
Christoforus Ristianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto sempat bergurau saat hendak memasukkan surat suara untuk tingkat DPR RI di tempat pemungutan suara (TPS) 005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

Surat suara caleg DPR diberi tanda warna kuning. Sementara warna lambang Golkar juga kuning.

Ia kemudian berkelakar soal warna surat suara tersebut.

"Ini yang penting warnanya. Ini penting nih, aduh sudah penuh lagi (isi kotak suara DPR)," ujar Airlangga sambil menunjukkan warna kuning pada surat dan kotak suara kepada wartawan.

Baca juga: Airlangga Yakin Golkar Raih 110 Kursi DPR

Airlangga mengaku optimistis akan hasil Pileg 2019. Ia menargetkan Golkar memperoleh 110 kursi DPR.

"Golkar insya Allah optimistis karena kan sudan bekerja keras dan berkampanye. Hasil pileg target kita 110 kursi ya," ujar Airlangga.

Ia meminta para caleg-caleg Golkar untuk berkonsilidasi dan mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Ia meyakini strategi partai dalam memenangan Pemilu 2019 bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

"Caleg-caleg sudah bekerja dan kita yakin hasilnya terbaik," ucapnya.

Airlangga akan mendatangi DPP Partai Golkar untuk memantau dan memonitor hasil hitung cepat Pemilu 2019. Rencananya, ia akan hadir pukul 15.00 WIB bersama pengurus DPP.

Pada Pemilu 2014, Golkar menempati peringkat kedua dengan memperoleh 18.432.312 suara atau 14,75 persen.

Golkar juga merupakan salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com