Kompas.com - 17/04/2019, 09:58 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memprediksi tren sengketa hasil Pemilu 2019 tak jauh berbeda dengan Pemilu 2014.

Ia yakin jumlah sengketa hasil Pemilu 2019 yang dibawa ke MK tetap banyak. Saat Pemilu 2014, Hamdan Zoelva merupakan ketua MK yang memimpin persidangan sengketa pemilu.

"Ya karena Pemilu serentak saya kira tetap saja intensitas perkaranya banyak, saya yakin. Kalau dulu 700-an mungkin juga hampir sama," kata Hamdan di Hotel Luwansa, Jakarta, Selasa (16/4/2019) malam.

Menurut Hamdan, yang perlu ditekankan dalam sengketa hasil pemilu adalah pembuktian. Oleh karena itu, pihak Penggugat, dalam hal ini peserta Pemilu harus menunjukkan bukti-bukti kuat. Begitu juga pihak Tergugat yang biasanya adalah penyelenggara pemilihan.

"Yang paling penting di sini pembuktian, KPU bisa salah asal pembuktian Penggugat ini benar. Karena itu di pemilu Indonesia itu kita masih menggunakan sistem manual. Karena itu yamg paling terpercaya," kata dia.

"Oleh karena itu buktinya adalah kertas suara itu yang sudah ditandatangani, lembar plano dan bukti rekap juga paling menentukan. Karena itu hal paling penting yang dilakukan adalah memperkuat bukti yang mereka miliki," tuturnya.

Baca juga: Ketua MK: Para Hakim Konstitusi Siap 100 Persen Hadapi Sengketa Pemilu 2019

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia berharap MK menjaga transparansi dan imparsialitasnya dalam menangani sengketa hasil Pemilu 2019.

"Yang memakan waktu, yang banyak dan menyibukkan itu di sengketa legislatif tapi yang paling besar bebannya adalah sengketa Pilpres," kata Hamdan.

Oleh karena itu ia menegaskan para hakim MK harus mengedepankan transparansi dan imparsialitas dalam menangani sengketa.

"Yang dilakukan oleh hakim MK adalah pertama transparansi dalam proses, kemudian tidak boleh sedikit pun dalam kata-kata hakim MK itu yang menunjukkan dia memihak," kata Hamdan.

Menurut dia, hakim MK perlu menjaga kata-kata dan perilakunya saat menangani sengketa hasil pemilihan. Hal itu dinilainya penting, untuk memperkuat kepercayaan di mata publik.

Hamdan optimistis para hakim MK ini bisa bekerja secara profesional dan berintegritas dalam penanganan sengketa.

"Insya Allah saya percaya, mereka kan orang-orang terpilih, negarawan, kita berikan kepercayaan kepada mereka saya yakin mereka bisa melakukannya," ucap dia.

Baca tentang


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X