Mantan Ketua MK Prediksi Sengketa Pemilu 2019 Tak Jauh Beda dengan 2014

Kompas.com - 17/04/2019, 09:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memprediksi tren sengketa hasil Pemilu 2019 tak jauh berbeda dengan Pemilu 2014.

Ia yakin jumlah sengketa hasil Pemilu 2019 yang dibawa ke MK tetap banyak. Saat Pemilu 2014, Hamdan Zoelva merupakan ketua MK yang memimpin persidangan sengketa pemilu.

"Ya karena Pemilu serentak saya kira tetap saja intensitas perkaranya banyak, saya yakin. Kalau dulu 700-an mungkin juga hampir sama," kata Hamdan di Hotel Luwansa, Jakarta, Selasa (16/4/2019) malam.

Menurut Hamdan, yang perlu ditekankan dalam sengketa hasil pemilu adalah pembuktian. Oleh karena itu, pihak Penggugat, dalam hal ini peserta Pemilu harus menunjukkan bukti-bukti kuat. Begitu juga pihak Tergugat yang biasanya adalah penyelenggara pemilihan.

"Yang paling penting di sini pembuktian, KPU bisa salah asal pembuktian Penggugat ini benar. Karena itu di pemilu Indonesia itu kita masih menggunakan sistem manual. Karena itu yamg paling terpercaya," kata dia.

"Oleh karena itu buktinya adalah kertas suara itu yang sudah ditandatangani, lembar plano dan bukti rekap juga paling menentukan. Karena itu hal paling penting yang dilakukan adalah memperkuat bukti yang mereka miliki," tuturnya.

Baca juga: Ketua MK: Para Hakim Konstitusi Siap 100 Persen Hadapi Sengketa Pemilu 2019

Ia berharap MK menjaga transparansi dan imparsialitasnya dalam menangani sengketa hasil Pemilu 2019.

"Yang memakan waktu, yang banyak dan menyibukkan itu di sengketa legislatif tapi yang paling besar bebannya adalah sengketa Pilpres," kata Hamdan.

Oleh karena itu ia menegaskan para hakim MK harus mengedepankan transparansi dan imparsialitas dalam menangani sengketa.

"Yang dilakukan oleh hakim MK adalah pertama transparansi dalam proses, kemudian tidak boleh sedikit pun dalam kata-kata hakim MK itu yang menunjukkan dia memihak," kata Hamdan.

Menurut dia, hakim MK perlu menjaga kata-kata dan perilakunya saat menangani sengketa hasil pemilihan. Hal itu dinilainya penting, untuk memperkuat kepercayaan di mata publik.

Hamdan optimistis para hakim MK ini bisa bekerja secara profesional dan berintegritas dalam penanganan sengketa.

"Insya Allah saya percaya, mereka kan orang-orang terpilih, negarawan, kita berikan kepercayaan kepada mereka saya yakin mereka bisa melakukannya," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

Nasional
Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Nasional
Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.