Meraba Peta Politik Pasca-Pemilu 2019

HARI pemungutan suara Pemilu 2019 akan digelar 17 April 2019. Setiap warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun berhak memberikan suaranya untuk menentukan jalannya Republik ini selama lima tahun ke depan.

Pemilu kali ini merupakan sejarah karena kali pertama pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara serentak.

Hal ini berarti, meskipun telah terbentuk dua koalisi partai-partai politik, peta kekuatan dan dukungan politik di parlemen terhadap presiden terpilih sesungguhnya masih meraba-raba.

Berdasarkan survei Litbang Kompas terhadap elektabilitas partai politik pada Pemilu 2019 yang dilakukan pada 22 Februari – 5 Maret 2019, terdapat enam parpol yang elektabilitasnya berada di atas ambang batas parlemen 4 persen, yakni PDIP (26,9%), Gerindra (17,0%), Golkar (9,4%), PKB (6,8%), Demokrat (4,6%), dan PKS (4,5%).

Selain itu, ada tiga parpol yang elektabilitasnya tak melewati ambang batas, namun masih berpeluang melenggang ke Senayan jika ditambah tingkat margin of error +/- 2,2%.  Ketiganya adalah PAN (2,9 %), PPP (2,7%), dan Nasdem (2,6%).

Pada Pemilu 2014, dimana pilpres digelar setelah pileg, basis kekuatan dan dukungan politik terhadap presiden terpilih di parlemen relatif telah terpetakan. Tawar- menawar sebagai syarat dukungan partai kepada salah satu kandidat capres didasarkan pada basis dukungan politik yang real di parlemen.

Bagaimana peta politik pasca-Pemilu 2019 akan dibahas pada talk show Satu Meja The Forum Spesial Pemilu 2019 yang akan disiarkan langsung di Kompas TV, Rabu (17/4/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

Menghadirkan nara sumber dari partai-partai politik yang berkontestasi pada Pemilu 2019, program ini akan membahas apa yang akan dilakukan oleh partai politik ke depan pasca-quick count hasil pemungutan suara Pemilu 2019.

Selain itu, dalam program Spesial Pemilu 2019 ini, host Satu Meja The Forum, wartawan senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, akan mewawancarai Wapres Jusuf Kalla secara langsung dari kediaman Wapres.

Bersama tokoh senior dalam dunia politik Tanah Air ini, akan dibahas apa yang harus dilakukan ke depan guna merekatkan kembali persaudaraan setelah rakyat menentukan pilihannya.

Kartelisasi partai ala Indonesia

Pasca-Pemilu 2019, peta politik di parlemen masih sangat mungkin berubah dari basis koalisi yang telah terbentuk pada Pemilu 2019. Dan Slater dalam Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition (2018), menyebut “kartelisasi partai” ala Indonesia yang bercirikan keleluasaan partai-partai dalam menekan pemimpin negara terpilih untuk mengikutsertakan mereka dalam kabinet, meski tak memberikan dukungan dalam pilpres.

Mereka lebih leluasa mengarahkan dukungan yang dianggap selaras dengan kepentingan politik, terutama terkait pos jabatan di pemerintahan.

Slater mencontohkan tekanan partai parlemen dalam perombakan kabinet Jokowi-JK lalu. Jokowi-JK yang hanya didukung empat partai di parlemen dengan total 37 persen suara, akhirnya menarik PAN dan Golkar ke dalam kabinet dengan konsesi jabatan menteri. Menurut Slater, kartelisasi politik di Indonesia dimungkinkan karena sistem pemilu dan kekuatan oligarki yang membelenggu kekuasaan.

Pelajaran penting Pemilu 2019

Pelajaran penting yang bisa diambil dari Pemilu 2019 turut dibahas dalam panggung Satu Meja The Forum Spesial Pemilu 2019.

Pemilu 2019 telah membuat masyarakat terpolarisasi, bahkan lebih tajam dibandingkan Pemilu 2014. Pembenahan perlu dilakukan agar kontestasi demokrasi ke depan tidak sampai mengoyak persaudaraan.

Begitu pun masyarakat yang telah terpolarisasi seharusnya bisa cair kembali setelah hari pemuncak pada 17 April 2019. Sikap lapang dada, siap menang dan siap kalah, harus dimiliki agar bangsa ini  bisa melangkah maju dan tidak tidak terus-menerus berada dalam kondisi terbelah. Untuk itu, peran partai politik, para elite, dan figur tertinggi di negeri akan sangat menentukan.