Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU Minta Masyarakat Tolak Politik Uang

Kompas.com - 16/04/2019, 15:52 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Said Aqiel Siradj, mengimbau masyarakat untuk ikut menyukseskan Pemilu 2019 dengan memberikan suaranya dan menolak praktik politik uang. Menurutnya, praktik politik uang adalah tanda kegagalan demokrasi.

"Saya imbau kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya NU, mari sukseskan pesta demokrasi. Mari pilih partai politik dan capres-cawapres sesuai hati nurani, jangan terpaksa karena politik uang," ujar Said saat menghadiri dialog PBNU bertajuk "Memperteguh Semangat Kebangsaan dalam Bingkai NKRI" di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Ponorogo Amankan Rp 66 juta Diduga untuk Politik Uang Pileg 2019

Ia menegaskan, tanda kegagalan demokrasi muncul ketika motivasi pemilih datang ke TPS hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat, seperti uang.

Namun, lanjut Said, jika motivasi masyarakat datang ke TPS karena ingin bersama-sama membangun demokrasi, maka hal itu menandakan karakteristik masyarakat Indonesia yang bermartabat dan berbudaya.

"Demokrasi itu sebuah sarana yang untuk membangun negara lebih baik. Jangan jadikan demokrasi sebagai sarana untuk meraih tujuan kelompok tertentu, itu tidak terpuji," tegasnya.

Baca juga: Wakil Bupati Padanglawas Utara Jadi Tersangka Dugaan Politik Uang

Ia meyakini masyarakat Indonesia bermartabat dan berakhlak. Dirinya juga meminta para pemilih dan peserta pemilu saling menjaga integritas demokrasi negara.

"Saya yakin semuanya memiliki komitmen bersama menjaga, mengawal, dan merawat keutuhan bangsa," pungkasnya.

Kompas TV Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah menangkap seorang warga yang diduga merupakan relawan salah satu calon legislatif. Untuk mengusut kasus ini, Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah memeriksa pihak pelapor dan terlapor yang diduga terkait dengan politik uang. Dugaan politik uang di pemilu legislatif ini awalnya diketahui warga di wilayah Kecamatan Jenangan, Ponorogo. #PolitikUang #Ponorogo #Bawaslu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com