Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ketua DKPP: KPU dan Bawaslu Harus Tampil Gagah

Kompas.com - 16/04/2019, 15:32 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjaga wibawanya sebagai penyelenggara Pemilu 2019.

"Penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu dia harus tampil gagah gitu, gagah maksudnya itu tampil independen urusan pemilu dialah penentunya," kata Jimly yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kepada Kompas.com, Selasa (16/4/2019).

Jimly menyoroti dua hal terkait mengapa kedua lembaga itu perlu menjaga wibawanya. Pertama, protes yang sempat terjadi dalam pemilihan di luar negeri, seperti dugaan surat suara tercoblos di Malaysia dan kesulitan warga Indonesia mencoblos di beberapa negara.

Menurut Jimly, persoalan seperti itu harus segera ditangani secara serius.

Baca juga: KPU: Antusiasme Pemilu di Malaysia Luar Biasa

"Jadi jangan main-main. Semua masalah diselesaikan secara independen, profesional dan diperlihatkan bahwa dia independen bahwa dia bisa menyelesaikan masalah. Jangan menyederhanakan masalah," kata Jimly.

Menurut ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini, KPU dan Bawaslu harus bergerak cepat memanfaatkan prosedur alternatif yang ada demi menuntaskan sejumlah masalah pemilihan di luar negeri.

"Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan diplomatis yang sebetulnya mudah diselesaikan. Itu hanya bisa terjadi kalau penyelenggara pemilunya tampil sebagai atas nama Republik Indonesia. Tentu dengan prosedur-prosedur, itu kan mudah, enggak sulit," kata dia.

Kedua, Jimly menekankan pentingnya KPU dan Bawaslu menghadapi potensi delegetimasi Pemilu.

Baca juga: 1.203 Napi di Nusakambangan Akan Mencoblos, KPU Dirikan 9 TPS

Ia mencontohkan beberapa hal, seperti tudingan KPU berlaku curang untuk memenangkan calon tertentu hingga peringatan pengerahan massa apabila terjadi kecurangan.

Di satu sisi, potensi konflik horizontal hingga pencoblosan bisa terjadi.

Oleh karena itu, Jimly berharap KPU dan Bawaslu menunjukkan integritas dan profesionalismenya.

"Makanya (upaya delegitimasi) tidak boleh itu dibiarkan. Bukan dengan membantah secara oral saja, membantah secara semantik, tapi dengan tindakan dengan aksi. cara menjawab ketakutan misalnya dengan people power itu dengan aksi," ujarnya.

Kompas TV KPU menyatakan sudah memperbaiki sejumlah DPT bermasalah. Selain memperbaiki KPU juga mencoret ratusan ribu DPT bermasalah. Komisioner KPU, Viryan Aziz menyatakan perbaikan DPT berdasarkan data yang disampaikan BPN Prabowo-Sandi pada 15 Maret 2019 lalu yakni sebanyak 3,1 juta DPT. Dari hasil verifikasi selama 1 bulan, KPU menemukan 213 ribu lebih DPT terduplikasi dan 137 ribu lebih data ganda. #DPTPemilu2019 #DPTBermasalah #KPU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com