Kata Sandiaga soal Sejumlah Polemik Pemilu di Luar Negeri

Kompas.com - 16/04/2019, 13:48 WIB
Direktur materi dan debat Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sudirman Said dan Sandiaga Uno. di Resto Batik Kuring SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Direktur materi dan debat Badan Pemenangan Nasional (BPN), Sudirman Said dan Sandiaga Uno. di Resto Batik Kuring SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan, gelombang kekecewaan atas pelaksanaan Pemilu 2019 di luar negeri harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu.

Sandiaga mengatakan masyarakat menginginkan pemilu yang adil dan jujur.

"Ini esensi daripada demokrasi bahwa rakyat itu menginginkan pemilu yang jurdil, pemilu yang betul-betul bisa menghadirkan kepercayaan yang besar," ujar Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Ketua MPR Minta KPU Serius Sikapi Masalah Pemilu di Luar Negeri

 

Sandiaga mengaku belum mengetahui secara detil duduk permasalahan polemik pencoblosan di luar negeri ini. Hal ini karena sejak memasuki masa tenang, dia langsung melaksanakan ibadah umroh.

Namun, apapun masalahnya, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengatasinya dengan tuntas. Sebab ini juga akan memengaruhi kepercayaan publik atas pelaksanaan pemilu di dalam negeri.

"Karena besok penting sekali, itu kan 17 April. Kalau refleksi di luar negeri seperti itu, jangan sampai di dalam negeri kita mengalami hal yang sama," kata dia.

Baca juga: Kotak Suara Pemilu di Luar Negeri Boleh Berbeda, asal Transparan

 

Proses pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 di luar negeri diadakan pada 8-14 April 2019.

Pencoblosan memang dilakukan beberapa hari sebelum pemungutan suara di dalam negeri pada 17 April 2019, agar hasilnya dapat dihitung serentak. Namun, Pemilu 2019 di luar negeri juga diwarnai sejumlah kekisruhan dan masalah.

Sejumlah masalah itu antara lain surat suara tercoblos di Malaysia, atau berbagai kendala teknis seperti yang dialami WNI di Hong Kong.

Selain itu, ada juga lonjakan pemilih di Sydney, Australia  yang tidak dapat ditangani oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) setempat.

Kompas TV Tim direktorat hukum dan advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin mendatangi Bawaslu RI,Senin(15/4) malam. Kedatangan untukmelaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN). Kecurangan secara masif dilaporkan saksi dari kubu TKN terjadi di sejumlah negara terhadap WNI yang mempunyai hak konstitusional dalam Pemilu 2019. Laporan dibuat agar Bawaslu melakukan investigasi terhadap sejumlah kekisruhan pemilu di luar negeri.<br /> #PPLN #PelanggaranPemilu #PemiluLuarNegeri

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X