Lembaga Survei Tayangkan "Quick Count" Sebelum Pukul 15.00 WIB Bisa Dipidana

Kompas.com - 16/04/2019, 13:06 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan mengimbau lembaga survei politik tak mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2019 sebelum 15.00 WIB. Jika melanggar, ada konsekuensi pidana.

Imbauan ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) yang menolak uji materi terkait aturan publikasi hasil survei dan hitung cepat pada Pemilu 2019.

"Dengan adanya putusan MK yang menolak judicial review atas quick count lembaga survei itu, maka undang-undang itu kan efektif berlaku. Sehingga semua pihak, dalam hal ini lembaga survei, mematuhi hukum," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Putusan MK, Quick Count Baru Bisa Dipublikasikan Pukul 15.00 WIB

"Kita ingatkan sebab sanksi jika melanggar adalah sanksi pidana. Sehingga kami juga tidak berharap lembaga survei tidak mematuhi aturan hukum dengan menayangkan lebih awal," kata Wahyu.

Sanksi pelanggaran aturan tersebut diatur dalam Pasal 540 ayat (1) yang berbunyi, "pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18 juta (delapan belas juta rupiah)."

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terkait aturan publikasi hasil survei dan hitung cepat (quick count) pada Pemilu 2019.

Baca juga: Pantau Quick Count 5 Lembaga di Kompas.com

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim MK Anwar Usman dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Pemohon dalam perkara ini adalah Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Asosiasi Riset Opini Publik (Aropi).

Para pemohon menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), Pasal 509, dan Pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemilu.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X