Pantau 'Quick Count' 5 Lembaga di Kompas.com

Kompas.com - 16/04/2019, 11:57 WIB
Salah satu kompartemen war room Litbang Kompas dalam hitung cepat atau quick count Pilkada 2018. Ruangan ini terbagi dalam 3 kompartemen utama yang mewakili tiga wilayah yang dilakukan hitung cepat, yaitu kompartemen Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSalah satu kompartemen war room Litbang Kompas dalam hitung cepat atau quick count Pilkada 2018. Ruangan ini terbagi dalam 3 kompartemen utama yang mewakili tiga wilayah yang dilakukan hitung cepat, yaitu kompartemen Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompas.com akan mempublikasikan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2019 bekerja sama dengan lima lembaga, Rabu (17/4/2019).

Kompas.com akan mempublikasikan hasil quick count untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tingkat DPR.

Lima lembaga tersebut, yakni Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, Poltracking Indonesia, Indobarometer, Indikator Politik Indonesia, dan Charta Politika.

"Kompas.com hendak melayani kepentingan publik untuk mengetahui hasil pemilu melalui hitung cepat lima lembaga kredibel dengan metodologi ilmiah," kata Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Nantikan Quick Count Litbang Kompas Pemilu 2019

Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho memberikan sambutan saat perayaan HUT Kompas.com di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Berbagai acara dan kegiatan meramaikan acara HUT yang ke 23  Kompas.com yang jatuh pada tanggal 14 September.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho memberikan sambutan saat perayaan HUT Kompas.com di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Berbagai acara dan kegiatan meramaikan acara HUT yang ke 23 Kompas.com yang jatuh pada tanggal 14 September.
Berdasarkan pengalaman sejumlah pemilu, kata Wisnu, hasil hitung cepat yang dipublikasikan Kompas.com menggambarkan hasil resmi pemilu melalui hitung manual.

"Meskipun demikian, hasil pemilu tetap menjadi ranah KPU yang menjadi otoritas KPU untuk menyampaikan berdasarkan hitung manual," kata Wisnu.

Hasil Quick count akan mulai dipublikasikan pada Rabu pukul 15.00 WIB. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Data quick count yang pertama dipublikasikan adalah hasil hitung cepat Pilpres.

Berdasarkan pengalaman pemilu, kemungkinan pemenang Pilpres versi hitung cepat dapat diketahui pada sore hari.

Baca juga: Ini Daftar 40 Lembaga yang Akan Gelar Quick Count Pemilu 2019

Khusus untuk Litbang Kompas, pimpinan Kompas Gramedia rencananya akan mempublikasikan pemenang Pilpres versi quick count pada pukul 16.00 WIB.

Setelah itu, penghitungan akan dilakukan terhadap suara Pileg tingkat DPR. Tim quick count akan kembali bekerja untuk melakukan hitung cepat.

Diperkirakan, hasil akhir quick count Pileg tingkat DPR akan diketahui pada Rabu malam.

Pimpinan Kompas Gramedia rencananya akan mempublikasikan parpol pemenang Pileg DPR versi quick count pada pukul 16.00 WIB.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X