Pantau 'Quick Count' 5 Lembaga di Kompas.com

Kompas.com - 16/04/2019, 11:57 WIB
Salah satu kompartemen war room Litbang Kompas dalam hitung cepat atau quick count Pilkada 2018. Ruangan ini terbagi dalam 3 kompartemen utama yang mewakili tiga wilayah yang dilakukan hitung cepat, yaitu kompartemen Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSalah satu kompartemen war room Litbang Kompas dalam hitung cepat atau quick count Pilkada 2018. Ruangan ini terbagi dalam 3 kompartemen utama yang mewakili tiga wilayah yang dilakukan hitung cepat, yaitu kompartemen Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompas.com akan mempublikasikan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2019 bekerja sama dengan lima lembaga, Rabu (17/4/2019).

Kompas.com akan mempublikasikan hasil quick count untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tingkat DPR.

Lima lembaga tersebut, yakni Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, Poltracking Indonesia, Indobarometer, Indikator Politik Indonesia, dan Charta Politika.

"Kompas.com hendak melayani kepentingan publik untuk mengetahui hasil pemilu melalui hitung cepat lima lembaga kredibel dengan metodologi ilmiah," kata Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Nantikan Quick Count Litbang Kompas Pemilu 2019

Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho memberikan sambutan saat perayaan HUT Kompas.com di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Berbagai acara dan kegiatan meramaikan acara HUT yang ke 23  Kompas.com yang jatuh pada tanggal 14 September.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho memberikan sambutan saat perayaan HUT Kompas.com di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Berbagai acara dan kegiatan meramaikan acara HUT yang ke 23 Kompas.com yang jatuh pada tanggal 14 September.
Berdasarkan pengalaman sejumlah pemilu, kata Wisnu, hasil hitung cepat yang dipublikasikan Kompas.com menggambarkan hasil resmi pemilu melalui hitung manual.

"Meskipun demikian, hasil pemilu tetap menjadi ranah KPU yang menjadi otoritas KPU untuk menyampaikan berdasarkan hitung manual," kata Wisnu.

Hasil Quick count akan mulai dipublikasikan pada Rabu pukul 15.00 WIB. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Data quick count yang pertama dipublikasikan adalah hasil hitung cepat Pilpres.

Berdasarkan pengalaman pemilu, kemungkinan pemenang Pilpres versi hitung cepat dapat diketahui pada sore hari.

Baca juga: Ini Daftar 40 Lembaga yang Akan Gelar Quick Count Pemilu 2019

Khusus untuk Litbang Kompas, pimpinan Kompas Gramedia rencananya akan mempublikasikan pemenang Pilpres versi quick count pada pukul 16.00 WIB.

Setelah itu, penghitungan akan dilakukan terhadap suara Pileg tingkat DPR. Tim quick count akan kembali bekerja untuk melakukan hitung cepat.

Diperkirakan, hasil akhir quick count Pileg tingkat DPR akan diketahui pada Rabu malam.

Pimpinan Kompas Gramedia rencananya akan mempublikasikan parpol pemenang Pileg DPR versi quick count pada pukul 16.00 WIB.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

PKS Disebut Terlalu Dini jika Ingin Usung Anies di Pilpres 2024

Nasional
Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Tanggapi Jokowi, KPK: Jangan Sampai Sudah Diingatkan, tapi Masih Terima Suap

Nasional
Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Pengangkatan Ahok Jadi Direksi BUMN Langgar UU jika...

Nasional
Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X