Jimly Asshiddiqie: Hentikan Saling Hujat di Masa Tenang Ini

Kompas.com - 16/04/2019, 10:09 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, meminta para peserta Pemilu 2019 dan masyarakat untuk menghentikan segala bentuk serangan satu sama lain pada masa tenang ini.

Serangan yang dimaksud Jimly seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, saling tuding hingga saling menanggapi dengan emosional.

"Kami mengimbau hentikanlah di masa tenang ini jangan lagi hujat-menghujat, jangan lagi kasak-kusuk, sudah cukuplah," kata Jimly kepada Kompas.com, Selasa (16/4/2019).

Menurut dia, saling serangan seperti itu masih berlanjut di media sosial. Jinmly khawatir, jika dibiarkan, sikap seperti ini akan semakin mempertajam potensi konflik jelang pencoblosan.

Baca juga: MUI Berharap Para Tokoh Bantu Dinginkan Suasana pada Masa Tenang

"Bahkan, tokoh-tokoh yang sudah mengerti masalah pun terjebak hitam putih seolah-olah pemilihan umum ini hanya Pilpres. Padahal kan jangan hanya lihat 01 dan 02. Kan ada lima kertas kan. itu agendanya berbeda-beda," kata dia.

Misalnya, kata Jimly, seseorang akan memilih calon legislatif tertentu apabila yang bersangkutan berafiliasi atau mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.

Menurut dia, situasi ini tidak sehat dalam proses pemilihan. Sebab, terkesan ada pengelompokan yang cukup kuat.

"Misalnya DPD ya, kan non partai, tidak boleh dikaitkan, diafiliasikan dengan partai tertentu ataupun capres tertentu. Dia harus dikonstruksi sebagai institusi berdiri sendiri. Tapi gara-gara ini serentak, nah ini dicari-cari. Wah calon ini kelompok ini, golongan sana, golongan sini. Nah ini menandakan masih belum reda," kata Jimly.

Baca juga: Masa Tenang, Bawaslu Bekasi Imbau Tak Ada Lagi Kampanye Via WhatsApp

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini menekankan, masa tenang harus dijadikan sebagai momen persiapan rekonsiliasi.

Caranya, dengan menghentikan segala bentuk serangan antar individu atau kelompok yang berbeda pilihan.

"Supaya kita mudah rekonsiliasi nanti pasca pemilihan umum, jadi 17 April diharapkan sudah tenang semuanya seperti kebiasaan di negara kita setiap hari H pemilihan umum selalu tenang tidak ada masalah," ujar Jimly.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X