Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pencoblosan, KPU Diminta Fokus soal Distribusi Logistik Pemilu

Kompas.com - 16/04/2019, 09:12 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) fokus pada penuntasan distribusi logistik untuk Pemilu 2019.

Salah satunya terkait dengan ketersediaan surat suara.

"Hari ini semua logistik TPS (tempat pemungutan suara) harus sudah selesai berada di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Serta memastikan petugasnya sudah diberikan bimbingan teknis dengan baik," kata Kaka kepada Kompas.com, Selasa (16/4/2019).

Kaka berkaca pada pelaksanaan pemilu di luar negeri yang tidak berjalan lancar.

Baca juga: Dikawal Polisi, KPU Surakarta Distribusikan Ribuan Logistik Pemilu 2019 ke PPS

Menurut Kaka, persoalan akurasi data pemilih dan minimnya pemahaman penyelenggara pemilu di luar negeri berkontribusi pada pemilihan.

"Menyumbangkan kekacauan dalam pelaksanaannya. Ini juga bisa terjadi di dalam negeri dengan potensi membludaknya DPK (daftar pemilih khusus). Jadi soal ketersediaan surat suara yang akurat menjadi penting," ujar Kaka.

Pada 17 April 2019 untuk pertama kalinya digelar pemilu serentak, pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif.

Baca juga: KPU Buton Selatan Prioritaskan Kirim Logistik Pemilu ke Pulau Terluar untuk Antisipasi Keterlambatan

Pada pemilu kali ini, pemilih akan mendapatkan 5 kertas suara yang dibedakan berdasarkan warna.

Berikut keterangannya:

  • Surat suara pemilihan presiden-wakil presiden (berwarna abu-abu)
  • Surat suara pemilihan anggota DPD (berwarna merah)
  • Surat suara pemilihan anggota DPR (berwarna kuning)
  • Surat suara pemilihan anggota DPRD provinsi (berwarna biru) dan
  • Surat suara pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota (berwarna hijau).

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Kenali 5 Surat Suara Pemilu 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com