Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Mengapresiasi dan Merangkul Golput

Kompas.com - 16/04/2019, 07:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SECARA umum, wacana golongan putih (golput) lahir dari rasa tidak puas pribadi atau kalangan tertentu di dalam masyarakat terhadap sistem kekuasaan yang ada, yang akhirnya berujung pada ketidakbersediaan untuk menerima mekanisme rekrutmen politik dalam sistem dan proses demokrasi.

Rasa tidak puas dan kecewa tersebut sejatinya bisa saja dialamatkan kepada berbagai macam hal, mulai dari kandidat yang ada, konteks pelaksanaan pemilu, atau aktivitas demokrasi dan elektoral secara umum.

Dalam konteks Indonesia, jika dilihat dari kemunculan awalnya, wacana golput mulai menjadi pembicaraan umum pada pemilu tahun 1971. Kala itu, terjadi kekecewaan pada proses pemilu dan beberapa partai politik yang ikut berlaga di dalamnya, termasuk pada Golkar yang dianggap sama saja dengan partai lain.

Gerakan tersebut kerap diidentikkan dengan sesosok aktivis Angkatan 66, yakni Arief Budiman, yang dianggap memperluas wacana "memilih untuk tidak memilih".

Saat itu, Arief menyebut bahwa alasannya untuk golput adalah pemerintah telah melanggar demokrasi, terutama dalam hal kebebasan berserikat dan berpolitik. Nuansa perlawanan amat kentara dalam gerakan golput yang dibawa oleh Arief dan kawan-kawan saat itu.

Nah, dalam konteks tersebut, perilaku golput sebenarnya memiliki kaitan erat dengan political alienation atau alienasi politik, yakni sebuah konsep yang menggambarkan pengasingan diri dari sistem politik. Konsep seperti itu pernah diungkapkan, misalnya, oleh Marvin E Olsen.

Secara spesifik, alienasi politik yang terjadi dalam kasus gerakan golput dapat dikategorikan sebagai alienasi yang terkait dengan discontentment atau ketidakpuasan.

Dalam hal ini, pilihan untuk melepaskan diri dari sistem politik hadir dari keinginan diri sendiri dan dilakukan secara sadar. Beberapa pakar berpendapat bahwa golput yang berkaitan dengan ketidakpuasan semacam itu cenderung berbeda dari apatisme politik.

Rasa apatis terhadap politik umumnya berujung pada gerakan tidak memilih karena sama sekali tidak peduli dengan aktivitas dan proses politik yang terjadi.

Sementara itu, golput melalui ketidakpuasan, terutama merujuk pada gerakan Arief Budiman yang tetap hadir ke tempat pemungutan suara untuk memilih bagian putih dari surat suara, bukan karena apatisme politik.

Merujuk pada hal itu, rasa tidak puas dari pendukung wacana golput versi 1971 tersebut dilakukan di dalam bilik suara. Hal itu sesuai dengan asal nama golput itu sendiri yang mendorong untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara.

Sejatinya, sebelum secara membabi-buta menyalahkan para penganut paham golput, kita, terutama para pihak yang terkait langsung dengan demokrasi elektoral, harus menghargai "drive" pun motivasi di balik keputusan tersebut.

Tak sedikit dari penganut golput memiliki landasan pemikiran yang rasional alias sangat pantas didengarkan terlebih dahulu sebelum dihakimi.

Sebut saja, misalnya, stance point seperti yang pernah disampaikan Pelawak asal Amerika Serikat (AS), Kin Hubbard. Ia pernah berkata, "Saya ingin memilih orang terbaik untuk menjadi pemimpin, sayangnya mereka semua bukanlah kandidat yang ada saat ini."

Celoteh Hubbard bisa sejalan dengan kelompok yang melakukan golput, yakni kelompok atau individu yang tidak menggunakan hak pilih politiknya untuk memilih kandidat yang ada atas alasan "absennya keterwakilan calon pemimpin" yang mereka harapkan.

Oleh karena enggan memakai haknya, kelompok golput seringkali dicap sebagai kelompok atau individu apatis, antidemokrasi, bahkan tak peduli dengan negara.

Dalam beberapa kesempatan, bahkan kata golput juga menjadi momok tersendiri bagi pemerintah atau politisi karena berpotensi memengaruhi perolehan suara kandidat yang bertanding.

Dalam teori protest voting, gerakan golput tidak mengindahkan kandidat yang ada, walau nyatanya berpotensi sekalipun, guna mengirim sinyal protes kepada pemerintah dan harapan mendapatkan kandidat yang lebih baik.

Gerakan golput ideologis yang dilakukan pada 1990-an dan digawangi oleh Arief Budiman menjadi gerakan moral bagi rakyat Indonesia untuk menggunakan hak dan keyakinannya untuk tidak memilih siap apun.

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com