"Suara Perempuan Berharga, Jangan Jual atau Tukar Suara Kita dengan Apa Pun"

Kompas.com - 15/04/2019, 22:11 WIB
Ilustrasi pemungutan suaraThinkstock Ilustrasi pemungutan suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) Indonesia mengimbau para pemilih perempuan untuk mewaspadai praktik politik uang oleh peserta Pemilu 2019.

"Suara perempuan berharga. Karena berharga untuk Indonesia, jangan jual atau tukar suara kita dengan apa pun," kata Direktur SPAK Indonesia Maria Kresentia dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/4/2019).

Maria mengingatkan, politik uang dilakukan oleh peserta pemilu yang ingin mencari jalan pintas dengan cara membeli suara pemilih, bahkan menyuap penyelenggara pemilu.

"Praktik politik uang menjadikan politik berbiaya tinggi yang akan menghasilkan pemimpin atau anggota legislatif yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya dan tidak memikirkan kepentingan rakyat," kata dia.

Baca juga: Masa Tenang, Saatnya Memantapkan Pilihan, Hati-hati Politik Uang!

Menurut dia, mereka yang melakukan politik uang biasanya bukan sosok yang memiliki kompetensi, kepemimpinan, pengetahuan, dan wawasan yang cukup dalam menjalankan tugasnya nanti apabila terpilih.

"Uang negara yang kelak dikelolanya, berpotensi dikorupsi, digunakan untuk kepentingan pemodal atau kepentingan pribadi untuk mengganti uang yang telah digunakan untuk membiayai pemenangannya," kata dia.

Tiga catatan

Maria mengungkapkan, ada tiga hal yang patut diperhatikan pemilih perempuan.

Pertama, perempuan perlu memastikan calon yang akan dipilih tidak pernah terindikasi korupsi atau yang kerap berperilaku korupsi.

Sebab, bukan tidak mungkin calon pemimpin tersebut akan mengambil hak warganya baik melalui kebijakan yang dibuat atau dari praktik korupsi lainnya.

Baca juga: PBNU: Penyelenggara Pemilu, Jangan Pernah Kompromi dengan Politik Uang

Kedua, perempuan sebaiknya tidak memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang pernah terindikasi pelecehan atau kekerasan pada perempuan, anak, disabilitas atau kelompok marjinal lainnya.

Sebab, bila calon tersebut pernah melecehkan kelompok-kelompok itu, mereka sama saja tidak menghargai kehidupan.

Ketiga, perempuan sebaiknya tidak memilih calon yang diskriminatif atau mengedepankan suku, agama dan ras.

Alasannya, diskriminasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Diskriminasi justru akan memecah belah Indonesia karena memicu konflik-konflik berkepanjangan.

Baca juga: Cegah Politik Uang di Masa Tenang, Puluhan Ribu Petugas Gabungan di Sulsel Gelar Patroli

Menurut SPAK, rekam jejak calon perlu diketahui dengan baik. Perilaku masa lalu biasanya akan berulang di masa depan.

"Pelajari calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif. Tentukan pilihan pada mereka yang jelas rekam jejaknya, jelas visi, misi dan program kerjanya, serta membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," kata Maria.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bingung Pilih Caleg?



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X