Menghalang-halangi Pemilih Mencoblos Bisa Dipidana

Kompas.com - 15/04/2019, 21:24 WIB
Ilustrasi menggunakan hak suara: Perempuan Baduy Luar menunjukkan jarinya setelah mencoblos di TPS 02, Kelurahan Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (9/4/14). Sebanyak 495 daftar pemilih tetap berhak mencoblos di TPS tersebut.
----------------------
Kompas/Agus Susanto (AGS)
09-04-2014

DIMUAT 11/4/14 HAL  34 *** Local Caption *** Perempuan Baduy Luar menunjukkan jarinya setelah mencoblos di TPS 02, Kelurahan Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (9/4). Sebanyak 495 daftar pemilih tetap berhak mencoblos di TPS tersebut.
----------------------
Kompas/Agus Susanto (AGS)
09-04-2014
KOMPAS/AGUS SUSANTO Ilustrasi menggunakan hak suara: Perempuan Baduy Luar menunjukkan jarinya setelah mencoblos di TPS 02, Kelurahan Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (9/4/14). Sebanyak 495 daftar pemilih tetap berhak mencoblos di TPS tersebut. ---------------------- Kompas/Agus Susanto (AGS) 09-04-2014 DIMUAT 11/4/14 HAL 34 *** Local Caption *** Perempuan Baduy Luar menunjukkan jarinya setelah mencoblos di TPS 02, Kelurahan Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (9/4). Sebanyak 495 daftar pemilih tetap berhak mencoblos di TPS tersebut. ---------------------- Kompas/Agus Susanto (AGS) 09-04-2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, perusahaan yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mencoblos pada hari pemungutan suara, Rabu (17/4/2019), bisa dikenai sanksi pidana.

Tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai menghalang-halangi hak pilih orang.

Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
"Itu bisa sanksi pidana. Enggak boleh menghalang-halangi hak pilih orang," kata Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Baca juga: PBNU Imbau Masyarakat yang Punya Hak Pilih Tak Golput

Aturan soal hal ini tertuang dalam Pasal 531 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Disebutkan bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00."

Viryan mengatakan, hari pemungutan suara sengaja diliburkan karena negara ingin memastikan bahwa pemilih bisa menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Cegah Golput, Polisi Keliling Desa Imbau Warga Gunakan Hak Pilih

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak dapat mendukung pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019.

"Itu bukan untuk libur dalam hal berwisata, tapi libur hari Rabu spesifik agar masyarakat terjamin bisa menggunakan hak pilihnya," kata Viryan.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Angka


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X