Kompas.com - 15/04/2019, 20:45 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

Dalam tabel tersebut, ditampilkan 11 negara yang diduga telah melakukan penghitungan suara sementara di luar negeri, yakni Saudi Arabia, Yaman, Belgia, Jerman, Uni Emirat Arab, AS, Ukraina, Papua nugini, Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Penelusuran Kompas.com:

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya telah menjelaskan bahwa KPU belum melakukan penghitungan suara atas pencoblosan di luar negeri.

Setelah mendapat kabar pencantuman medianya sebagai sumber berita salah, redaksi Liputan6.com langsung membuat bantahan terhadap tabel berita itu.

Liputan6.com lalu membuat artikel klarifikasi berjudul: "Berita Liputan6.com soal Pencoblosan di Luar Negeri Dicatut untuk Hoaks".

Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com, Irna Gustiawati, mengecam penyalahgunaan artikel itu untuk menyebarkan hoaks.

"Liputan6.com sebagai media yang selalu menjaga kepercayaan publik akan berkomitmen menulis berita sesuai fakta dan ikut serta melawan hoaks yang makin marak," ujar Irma dalam rilis yang diterima Kompas.com pada Senin (15/4/2019).

Content Director KLY, Wenseslaus Manggut menyayangkan harian Rakyat Kalbar yang langsung mengutip artikel tanpa mengecek keakurasian artikel.

"Kami tentu menyesalkan media yang mengutip data hoaks itu dan menyebarkannya ke publik. Dan agar publik tidak percaya dengan berita hoaks ini, teman-teman di koran Rakyat Kalbar perlu meralat dan secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada kami di media mereka," ujar Wenseslaus.

Pihak Rakyat Kalbar juga telah mengirimkan permohonan maaf kepada Liputan6.com pada Senin (15/4/2019).

"Bersama ini kami memohon maaf kepada Legal Manager Kapanlagi Youniverse (KLY) beserta jajaran atas pemberitaan tersebut. Kami mengakui bahwa berita tersebut tanpa konfirmasi kepada pihak Liputan6.com dan ini merupakan kelalaian kami," kata Pemimpin Redaksi Rakyat Kalbar, Muhamad Iqbal dalam rilis yang dikeluarkan redaksi Liputan6.com.

Tak hanya itu, Pemred Rakyat Kalbar, Iqbal berjanji bahwa pada Selasa (16/4/2019) akan dibuatkan berita baru dengan tambahan keterangan Liputan6.com mengenai klarifikasi tabel hoaks.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

Nasional
Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Nasional
Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Nasional
Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Nasional
Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

Nasional
Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Nasional
Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Nasional
Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.