Penjelasan KPU soal Daftar Pemilih yang Dipermasalahkan BPN

Kompas.com - 15/04/2019, 20:13 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan penyelesaian persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang diduga Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bermasalah.

Ada empat persoalan utama yang diselesaikan. Pertama, terkait 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu.

BPN menduga, sebanyak 17.553.299 pemilih memiliki tanggal dan bulan lahir 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember. Mengenai hal ini, KPU telah menyelesaikannya melalui koordinasi dengan Dukcapil.

Dari penjelasan Dukcapil, didapati bahwa pencatatan administrasi kependudukan sebelum tahun 2004 menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk).

Baca juga: Hoax, Pemilih Bisa Mencoblos Hanya dengan E-KTP

Saat itu, seluruh penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya ditulis 31 Desember.

"Sejak berlakunya SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

KPU juga melakukan verifikasi faktual terhadap tiga kelompok data tersebut melalui jajaran KPU Kabupaten/Kota.

Caranya, setiap KPU Kabupaten/Kota mengambil sampel dengan cara pengundian.

Pengambilan sampel ini dihadiri perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, BPN Prabowo-Sandi, dan Bawaslu.

Baca juga: Pemilih Dilarang Membawa Gawai dan Mengambil Gambar Saat Mencoblos

Hasil verifikasi faktual dari total sampel 1.604 pemilih, sebanyak 1.405 (87,59 persen) pemilih ada dan data benar; 105 (6,55 persen) pemilih ada dan data diperbaiki; 74 (4,61 persen) pemilih ada dan data kependudikan belum cetak/hilang; 16 (1 persen) pemilih ada dan data tidak memenuhi syarat, dan 4 (0,25 pemilih) pemilih tidak ada dan data tidak memenuhi syarat.

Selain itu, KPU melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama ahli demografi dan statistik dari Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kesimpulannya, data pemilih 17,5 juta adalah wajar dan apa adanya karena regulasi atau kebijakan pencatatan sipil. Temuan lapangan menguatkan hal tersebut, dari 1.604 sampel, 1.584 terverifikasi faktual ada orangnya, sebanyak 20 sampel tidak ada orangnya dan telah dicoret," ujar Viryan.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: PEMILIH YANG BISA TETAP MENCOBLOS SETELAH PUKUL 13.00


Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X