Komnas HAM Sebut Penuntasan Kasus HAM Berat Harus Jadi Prioritas Pemerintahan Terpilih

Kompas.com - 15/04/2019, 17:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan mengungkapkan, penyelesaian kasus HAM berat masa lalu menjadi prioritas di antara sembilan prioritas HAM yang diserahkan Amenesty International.

"Sembilan prioritas itu kami setuju. Tapi dalam pandangan Komnas HAM, penyelesaian HAM berat masa lalu menjadi hal yang paling krusial karena itu bukan hanya soal impunitas, melainkan juga bagian daripada meyakinkan publik bahwa keadilan bisa ditegakan," ujar Taufan di kantor Amnesty International, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Taufan mengakui, kasus penyelesaian HAM berat masa lalu saat ini belum bisa diselesaikan. Pengembalian sejumlah berkas kasus HAM berat masa lalu oleh Kejaksaan Agung juga dinilai tak memiliki dasar hukum yang jelas.

Baca juga: Komnas HAM Perpanjang Penyelidikan Kasus Penembakan di Paniai, Papua

"Pasca-reformasi, kasus HAM berat masa lalu belum terselesaikan dan tarik-ulur terus. Harus ada tindakan dan dasar hukum yang jelas," ungkapnya kemudian.

Komnas HAM, lanjutnya, juga sudah menyampaikan kepada pemerintah terkait berkas-berkas kasus HAM berat masa lalu yang dikembalikan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, pemerintah perlu tegas dengan langkah hukum yang jelas. Misalnya, dengan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang guna menyelesaikan kasus HAM berat.

Baca juga: Komnas HAM Serukan Pemilu Damai

Sebelumnya, Amnesty International mengeluarkan sembilan prioritas HAM untuk pemerintah dan parlemen terpilih. Satu dari sembilan prioritas tersebut adalah menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu.

Peneliti Amnesty International Papang Hidayat m mengemukakan, pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa pemerintahan tahun 1966-1998 dan selama periode reformasi awal antara tahun 1998 dan 2002 belum ditangani secara serius.

"Presiden Joko Widodo ketika mulai menjabat, membuat janji kampanye untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Namun, hal ini belum teralisasi," ucap Papang.

Kompas TV Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengundang perwakilan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk membedah visi-misi paslon 02 terkait HAM, Rabu (20/2). Dalam undangan ini, hadir tim advokasi dan hukum badan pemenanganPrabowo-Sandi, Ansori Sinungan dan Habiburrohman. Penguatan struktur kelembagaan seluruh lembaga yang mengurusi HAM dan revisi peraturan perundang-undangan yang lebih memihak pada HAM menjadi bagian dari visi-misi pasangan Prabowo-Sandi yang disampaikan di hadapan jajaran komisioner Komnas HAM. Selain Komisioner Komnas HAM, Komisioner Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan perwakilan Amnesti Internasional Indonesia jugahadir dalam bedah visi-misi ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.