Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Warsono, MS
Guru Besar Unesa

Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Jual Beli Suara dan Disfungsional Demokrasi

Kompas.com - 15/04/2019, 16:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA tanggal 17 April nanti, bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat diharapkan menghasilkan presiden dan wakil rakyat yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-cita oleh bangsa Indonesia.

Dengan demikian, demokrasi bersifat fungsional untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejak awal, bangsa Indonesia telah memilih demokrasi karena diyakini sebagai sistem pemerintahan rasional terbaik.

Anggapan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik bukan tanpa alasan.
Paling tidak ada, tiga alasan yang mendasari.

Pertama, demokrasi merupakan doktrin politik yang luhur karena memberi kesempatan kepada warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kedua, demokrasi memiliki akar sejarah yang panjang. Demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani kuno, sehingga tahan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan serta dapat menjamin terselenggaranya lingkungan politik yang stabil.

Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi karena mengakui hak-hak asasi manusia.

Namun, demokrasi juga bersifat disfungsional, seperti yang dinyatakan oleh Plato. Menurut Plato, demokrasi akan membawa kesejahteraan masyarakat jika didukung moralitas yang baik dari para pelakuknya.

Akan tetapi, demokrasi juga bisa membawa malapetaka (kehidupan anarkis) jika tidak disertai tanggung jawab moral dan kebesaran jiwa untuk mengendalikan kebebasan.

Oleh karena itu, Plato maupun Aritoteles banyak mengkritik demokrasi dan mengganggap demokrasi bukan pilihan terbaik.

Sejak abad ke-20, demokrasi telah menjadi dambaan dari setiap negara, apalagi setelah bergandengan dengan liberalisme dan individualisme.

Demokrasi telah menjadi ideologi yang memostulatkan bahwa masyarakat yang paling baik adalah yang menjunjung tinggi kebebasan.

Oleh karena itu, demokrasi selalu menuntut adanya kebebasan dan perlindungan terhadap hak idividu sebagai asasi.

Demokrasi yang dilandasi oleh individualisme dan kebebasan bisa menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com