Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Warsono, MS
Guru Besar Unesa

Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

Jual Beli Suara dan Disfungsional Demokrasi

Kompas.com - 15/04/2019, 16:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA tanggal 17 April nanti, bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat diharapkan menghasilkan presiden dan wakil rakyat yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-cita oleh bangsa Indonesia.

Dengan demikian, demokrasi bersifat fungsional untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejak awal, bangsa Indonesia telah memilih demokrasi karena diyakini sebagai sistem pemerintahan rasional terbaik.

Anggapan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik bukan tanpa alasan.
Paling tidak ada, tiga alasan yang mendasari.

Pertama, demokrasi merupakan doktrin politik yang luhur karena memberi kesempatan kepada warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kedua, demokrasi memiliki akar sejarah yang panjang. Demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani kuno, sehingga tahan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan serta dapat menjamin terselenggaranya lingkungan politik yang stabil.

Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi karena mengakui hak-hak asasi manusia.

Namun, demokrasi juga bersifat disfungsional, seperti yang dinyatakan oleh Plato. Menurut Plato, demokrasi akan membawa kesejahteraan masyarakat jika didukung moralitas yang baik dari para pelakuknya.

Akan tetapi, demokrasi juga bisa membawa malapetaka (kehidupan anarkis) jika tidak disertai tanggung jawab moral dan kebesaran jiwa untuk mengendalikan kebebasan.

Oleh karena itu, Plato maupun Aritoteles banyak mengkritik demokrasi dan mengganggap demokrasi bukan pilihan terbaik.

Sejak abad ke-20, demokrasi telah menjadi dambaan dari setiap negara, apalagi setelah bergandengan dengan liberalisme dan individualisme.

Demokrasi telah menjadi ideologi yang memostulatkan bahwa masyarakat yang paling baik adalah yang menjunjung tinggi kebebasan.

Oleh karena itu, demokrasi selalu menuntut adanya kebebasan dan perlindungan terhadap hak idividu sebagai asasi.

Demokrasi yang dilandasi oleh individualisme dan kebebasan bisa menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem demokrasi, yang memegang kedaulatan negara adalah individu-individu dari setiap warga negara.

Mereka mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan hak ikut menentukan arah negara. Apalagi dalam demokrasi langsung, warga negara bisa memilih menentukan siapa yang akan menjadi presidennya.

Dalam kontestasi politik, seperti pemilihan presiden, kebebasan dan hak berpendapat sering disalahgunakan oleh orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk menghasut masyarakat dengan menyebarkan berita-berita bohong.

Penyebaran berita bohong dimaksudkan sebagai cara untuk menghegemoni masyarakat guna memperoleh suara.

Menjelang pilpres maupun pemilihan kepala daerah, banyak berita bohong tersebar di media sosial.

Tindakan seperti ini merupakan cara yang tidak mendidik dan bisa menjadi sumber konflik horisontal. Apalagi jika berita bohong tersebut menggunakan isu yang sangat sensitif, seperti agama yang bisa menimbulkan konflik horizontal.

Banyaknya hoaks dalam kontestasi politik menjelang pilpres merupakan bukti bahwa kebebasan yang tidak disertai dengan tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Ryamur Lipset telah mengingatkan bahwa demokrasi yang baik membutuhkan prasyarat. Salah satu di antaranya adalah warga negara yang cerdas dan kondisi ekonomi yang baik.

Apa yang disampaikan Lipset tersebut bisa dimaklumi. Karena, jika warga negara tidak cerdas akan mudah dihegemoni dengan berita-berita bohong. Masyarakat digiring untuk memilih calon tertentu sesuai keinginan si pembuat hoaks.

Selain itu, kemiskinan juga dapat menjadikan seseorang bersikap pragmatis karena hanya berpikir untuk hari ini, sehingga mudah terpapar politik uang.

Politik uang sendiri dipicu oleh sikap pragmatis dan ketidakpahaman warga negara tentang demokrasi. Sebagai pemegang kedaulatan, sebagian warga negara justru menjual  suaranya untuk kepentingan sesaat.

Dengan dalih memilih merupakan hak, warga menjual suaranya dan para elite politik harus membeli suara tersebut untuk menjadi wakil rakyat.

Sikap pragmatis dan pemahaman bahwa memilih merupakan hak sebagai salah satu sebab tingginya angka korupsi di Indonesia. Para elite politik harus menyediakan banyak uang untuk membeli suara rakyat.

Jual beli suara pada gilirannya akan mendorong para politisi melakukan korupsi. Banyaknya elite politik yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan indikator bahwa demokrasi membutuhkan biaya mahal. Korupsi bukan semata-mata untuk memperkaya diri, tetapi karena untuk membeli suara.

Jual beli suara merupakan disfungsional sistem demokrasi. Robert Merton menyatakan bahwa setiap sistem bersifat fungsional dan disfungsional.

Demokrasi bersifat fungsional jika warga negara memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik dalam bernegara. Namun, demokrasi akan menjadi disfungsional ketika warga negara hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri.

Sebagai pemegang kedaulatan negara, seharusnya setiap warga negara memiliki kewajiban moral untuk memilih seorang presiden.

Memang, semua warga negara memiliki hak untuk menjadi presiden, tetapi presidennya hanya satu, yang harus dipilih dari dan oleh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih wajib secara moral untuk memilih seorang presiden.

Kewajiban tersebut adalah konsekuensi dari demokrasi yang menempatkan kedaulatan negara ada di tangan rakyat.

Apa yang terjadi jika semua warga negara menjual kedaulatannya, atau semua warga negara memilih golput, karena mengganggap bahwa memilih adalah hak. Tentu tujuan demokrasi untuk memilih seorang pemimpin tidak akan berhasil.

Dengan memahami bahwa memilih merupakan kewajiban moral, maka seharusnya tidak akan terjadi jual beli suara. Presiden maupun para wakil rakyat yang terpilih juga orang-orang yang  memiliki komitmen untuk kepentingan bangsa dan negara.

Para politisi juga tidak harus melakukan korupsi untuk menjadi anggota DPR. Mereka bisa bekerja tanpa harus dibebani oleh pengembalian modal yang sudah dikeluarkan dalam pemilihan anggota legislatif (pileg).

Hak warga negara adalah pada saat mereka memilih satu dari sekian calon yang ada. Dalam pilpres, mereka berhak memilih satu dari calon yang ada.

Dalam pileg, mereka berhak memilih partai politik maupun orang-orang yang terdaftar sebagai caleg dari partai politik. Dalam memilih DPD, mereka berhak memilih siapa yang dipercaya untuk mewakili daerahnya.

Demokrasi seharusnya tidak harus mahal dan berdampak kepada peningkatan korupsi, jika semua warga negara memahami hakikatnya.

Dengan pemahaman dan kesadaran bahwa memilih memilih presiden maupun wakil rakyat merupakan kewajiban moral, biaya demokrasi bisa lebih murah, dan korupsi bisa ditekan.

Anggaran yang digunakan untuk pemilu yang jumlahnya mencapai Rp 24 triliunan lebih bisa digunakan untuk pembangunan. Hal ini tentu akan lebih baik dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Nasional
Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Sidang Duplik Hari Ini, Selangkah Lagi Menuju Vonis

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Tuntutan Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Digelar Hari Ini

Nasional
Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Dugaan Perubahan Subtansi Putusan MK Akan Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Nasional
Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Koalisi Perubahan Terbuka, Sudirman Said Sebut Berkomunikasi dengan Sejumlah Parpol

Nasional
Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Sohibul dan Sudirman Said Terbang ke Turkiye demi Dapatkan Kepastian Dukungan PKS untuk Anies

Nasional
Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Sudirman Said Sebut Anies Tak Ada Janji soal Pilpres dengan Prabowo, tapi Ditawari Cawapres pada 2019

Nasional
Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Anies Disebut Tak Punya Perjanjian soal Pilpres dengan Prabowo

Nasional
Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.