PBNU: Penyelenggara Pemilu, Jangan Pernah Kompromi dengan Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta penyelenggara pemilu untuk bersikap tegas terhadap praktik politik uang.

Menurut dia, politik uang bisa merusak pemilu.

"Tindak dan jangan pernah berkompromi dengan politik uang yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi," ujar Said di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senin (15/4/2019).

Baca juga: Masa Tenang, Saatnya Memantapkan Pilihan, Hati-hati Politik Uang!

Dia mengatakan, mengawasi politik uang adalah salah satu cara untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung adil, jujur, dan bersih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat penegak hukum harus tegas demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

Selain itu, Said juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Masyarakat diingatkan untuk memilih pemimpin berdasarkan nalar dan hati nurani.

Baca juga: Cegah Politik Uang di Masa Tenang, Puluhan Ribu Petugas Gabungan di Sulsel Gelar Patroli

"Nahdlatul Ulama mengimbau agar tidak golput. Gunakan hak pilih dengan nalar dan nurani untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Serta calon wakil rakyat yang memenuhi kriteria profetik yaitu shidiq, tabligh, amanah, dan fathonah," kata dia.

Adapun, pemilu akan digelar pada 17 April 2019 dan menjadi ajang pertama pemilihan umum yang serentak, yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, kota, dan kabupaten.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Kenali 5 Surat Suara Pemilu 2019