PPP Sebut Antisipasi KPU terhadap Ledakan Pemilih di Luar Negeri Kurang Baik

Kompas.com - 15/04/2019, 13:08 WIB
Petisi Pemilu Ulang di Sydney KOMPAS.com/DESSY ROSALINAPetisi Pemilu Ulang di Sydney

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Lena Maryana Mukti mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang baik dalam mengantisipasi ledakan pemilih saat proses pemilu di luar negeri.

"Antisipasi terhadap ledakan pemilih ini tidak disiapkan dengan baik. Mestinya dari jauh-jauh hari," kata Lena saat ditemui wartawan di Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Lena memberikan contoh pemilu di Malaysia yang memiliki 255 TPS. Namun, menurutnya, tetap terjadi ledakan pemilih.

"Harusnya meminta izin atau menyewa gedung di luar KBRI untuk mengantisipasi ledakan pemilih," ujarnya.

Lena menyayangkan antisipasi yang kurang cepat dari Panitia Penyelenggara Pemilu di luar negeri. Ia mengaku sudah mengingatkan Ketua KPU Arief Budiman untuk mengantisipasi pemilih dan ketersediaan panwaslu di setiap TPS.

Baca juga: Ada Petisi Minta Pemilu Ulang di Sydney, Ini kata Ketua PPLN Setempat

"Saya bertemu Ketua Bawaslu dan Ketua KPU di beberapa acara dan saya sudah ingatkan, termasuk ketersediaan panwaslu," tuturnya.

Selanjutnya, Lena berharap KPU mengambil pelajaran dari pemilu luar negeri agar pemilu di dalam negeri menjadi lebih baik.

"Agar di dalam negeri kesiapannya lebih baiklah," katanya.

Sebelumnya terjadi beberapa kendala pemilu di luar negeri, seperti tempat pemungutan suara (TPS) di Kuala Lumpur, Malaysia, dikabarkan dipangkas jumlahnya menjadi hanya tiga TPS.

Namun, informasi komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Ilham Saputra, mengklarifikasi bahwa ratusan TPS itu bukan dipangkas menjadi tiga.

Baca juga: Fakta Jumlah TPS di Kuala Lumpur Berkurang, Terkait Masalah Izin hingga Pemilih Membludak

"Update PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Kuala Lumpur semula direncanakan 255 TPS. Kemudian TPS operasional (menjadi) 167 TPS," kata Ilham saat dikonfirmasi, Minggu (14/4/2019).

Selain itu, pemilu yang digelar di Sydney, Australia, juga memiliki kendala, yaitu ratusan WNI dipaksa berstatus golput lantaran tidak diberi kesempatan untuk mencoblos.

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Heranudin mengaku, pihaknya tidak mengantisipasi massa akan membeludak.

Dia memperkirakan, lebih dari 400 WNI tidak dapat melakukan pencoblosan karena waktu yang tidak memungkinkan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X