PPP Sebut Antisipasi KPU terhadap Ledakan Pemilih di Luar Negeri Kurang Baik

Kompas.com - 15/04/2019, 13:08 WIB
Petisi Pemilu Ulang di Sydney KOMPAS.com/DESSY ROSALINAPetisi Pemilu Ulang di Sydney

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Lena Maryana Mukti mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang baik dalam mengantisipasi ledakan pemilih saat proses pemilu di luar negeri.

"Antisipasi terhadap ledakan pemilih ini tidak disiapkan dengan baik. Mestinya dari jauh-jauh hari," kata Lena saat ditemui wartawan di Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Lena memberikan contoh pemilu di Malaysia yang memiliki 255 TPS. Namun, menurutnya, tetap terjadi ledakan pemilih.

"Harusnya meminta izin atau menyewa gedung di luar KBRI untuk mengantisipasi ledakan pemilih," ujarnya.

Lena menyayangkan antisipasi yang kurang cepat dari Panitia Penyelenggara Pemilu di luar negeri. Ia mengaku sudah mengingatkan Ketua KPU Arief Budiman untuk mengantisipasi pemilih dan ketersediaan panwaslu di setiap TPS.

Baca juga: Ada Petisi Minta Pemilu Ulang di Sydney, Ini kata Ketua PPLN Setempat

"Saya bertemu Ketua Bawaslu dan Ketua KPU di beberapa acara dan saya sudah ingatkan, termasuk ketersediaan panwaslu," tuturnya.

Selanjutnya, Lena berharap KPU mengambil pelajaran dari pemilu luar negeri agar pemilu di dalam negeri menjadi lebih baik.

"Agar di dalam negeri kesiapannya lebih baiklah," katanya.

Sebelumnya terjadi beberapa kendala pemilu di luar negeri, seperti tempat pemungutan suara (TPS) di Kuala Lumpur, Malaysia, dikabarkan dipangkas jumlahnya menjadi hanya tiga TPS.

Namun, informasi komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Ilham Saputra, mengklarifikasi bahwa ratusan TPS itu bukan dipangkas menjadi tiga.

Baca juga: Fakta Jumlah TPS di Kuala Lumpur Berkurang, Terkait Masalah Izin hingga Pemilih Membludak

"Update PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Kuala Lumpur semula direncanakan 255 TPS. Kemudian TPS operasional (menjadi) 167 TPS," kata Ilham saat dikonfirmasi, Minggu (14/4/2019).

Selain itu, pemilu yang digelar di Sydney, Australia, juga memiliki kendala, yaitu ratusan WNI dipaksa berstatus golput lantaran tidak diberi kesempatan untuk mencoblos.

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Heranudin mengaku, pihaknya tidak mengantisipasi massa akan membeludak.

Dia memperkirakan, lebih dari 400 WNI tidak dapat melakukan pencoblosan karena waktu yang tidak memungkinkan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X