Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 13/04/2019, 18:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Sama seperti Pemilu 2014, Hidayat maju di Dapil DKI Jakarta 2. Ia mengaku tak kesulitan untuk mengampanyekan diri ke publik, lantaran sehari-harinya selalu dekat dengan masyarakat.

"Tidak ada yang baru (dalam kampanye) karena yang saya lakukan selama masa kampanye ini sesungguhnya mengintensifkan dan melanjutkan apa yang selama ini saya kerjakan sebagai wakil rakyat, ketemu konstituen, menyerap aspirasi mereka, memperjuangkan aspirasi mereka, berkomunikasi dengan mereka," kata Hidayat kepada Kompas.com, Sabtu (13/4/2019).

Namun demikian, menjadi seorang caleg petahana tak membuat Hidayat lantas tak punya strategi kampanye. Hidayat aktif mengampanyekan diri, dari mulai sosialisasi ke warga hingga kampanye melalui alat peraga.

Baca juga: Cerita Caleg: Greget dengan Kualitas Anggota DPR, Yurgen Banting Stir dari Jurnalis Jadi Caleg

Dalam hal sosialisasi, Hidayat kerap terjun hingga ke tingkat RT, RW, sampai komunitas. Pergerakannya ini tak lepas dari bantuan relawan atau kader partai.

Selama enam bulan kampanye, Hidayat mengaku sudah terjun ke sekitar 1.900 titik.

"Kebetulan kita tidak dokumentasikan ya, tapi kalau satu hari saya bisa datang ke 5-6 titik, kalau kita kampanye sejak 6 bulan yang lalu, 6 bulan itu berarti 180 hari, 180 dikali 5 ya sudah 1900 titik," ujarnya.

Dalam hal sosialisasi, Hidayat mengaku mendapat banyak bantuan dari warga yang bergotong royong untuk menyiapkan tempat, konsumsi, hingga membantu mengumpulkan warga.

Baca juga: Cerita Caleg: Dian Fatwa Pening Saat Ongkos Politik Membengkak...

Kepada warga, Hidayat menyampaikan apa yang sudah ia kerjakan di DPR, apa yang menjadi targetnya ke depan, hingga bagaimana peluang, manfaat, dan tantangan mempunyai anggota dewan.

Tak jarang ia terjun ke warga bersama dengan caleg PKS lainnya dari tingkat DPRD.

Sehingga, selain mengampanyekan dirinya sendiri, Hidayat juga mengampanyekan caleg DPRD, partainya, sekaligus pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi 3 in 1, sekali kampanye kita bisa mengampanyekan 3 hal itu, ya untuk presidennya, dpr iya, dprd iya, dan itu menjadi juga murah meriah," ujarnya.

Andalkan APK

Untuk kampanye di lapangan, Hidayat mengaku menghabiskan dana sekitar Rp 600-700 juta.

Namun, biaya ini belum termasuk dengan alat peraga kampanye (APK), mulai dari brosur, pamflet, spanduk, hingga baliho

Meski mengaku tak menggunakan jasa periklanan yang mahal, Hidayat menyebut telah menghabiskan dana sekitar Rp 1 miliar untuk kampanye lewat alat peraga. Biaya ini sudah meliputi pemasangan APK.

Untuk menghemat biaya, spanduk dan baliho yang dipasang kerap menggunakan bambu sebagai alat penyangga.

Baca juga: Cerita Caleg: Dijuluki Pembawa Hujan, Daniel Johan Sampai Diminta Padamkan Kebakaran Hutan

Prinsipnya, APK dipasang mewakil RT, RW, atau lingkungan yang meliputi daerah penilihan.

"Publik kan belum tentu bisa langsung mengasosiasikan apa yang mereka tahu tentang saya dikaitkan dengan Pemilu 2019. Mungkin mereka tahu, mereka mengenal saya, tapi kan mereka belum tentu tahu bahwa saya adalah dicalonkan kembali," kata Hidayat.

"Dan karenanya dicalonkan kembali harapannya adalah untuk didukung kembali. Baliho, spanduk, banner, leaflet dan sebagainya itu adalah untuk menjembatani antara asosiasi mereka terhadap saya dan asosiasi mereka terhadap saya sebagai calon anggota dewan," sambungnya.

Hidayat mengaku, APK yang ia pasang pernah dirusak oleh oknum tak dikenal. Tetapi, setelah ditelusuri, pihak yang merusak ini adalah suruhan dari partai politik tertentu.

"Seharusnya berkampanye itu ya fairplay saja, ini demokrasi bukan democrazy, harusnya fairplay saja kita berkompetisi dalam kepositifan. Harusnya kalau mereka ingin bertanding dalam bentuk baliho ya bikin aja baliho yang lebih bagus, lebih atraktif, tanpa kemudian harus merusak," ujar Hidayat.

Menanggung dana saksi untuk partai

Selain biaya kampanye lewat sosialisasi dan alat peraga, masih ada biaya lain yang dikeluarkan oleh Hidayat, yaitu dana saksi.

Kebijakan partai, caleg, utamanya petahana, memberikan dana ke partai. Dana tersebut dihimpun partai untuk kemudian dibagikan kembali ke para caleg untuk menyokong biaya saksi.

Namun demikian, Hidayat enggan menyebutkan nominal yang ia berikan ke PKS.

Baca juga: Cerita Caleg: Blusukan ke Pelosok Sulawesi, Badaruddin Tidur di Warung saat Kampanye

"Jadi secara prinsip saksi dikoordinasikan oleh partai, pembiayaannya partai membantu dan kemudian anggota DPR, terutama yang incumbent juga akan memberikan bantuannya untuk pembiayaan saksi-saksi," katanya.

Jika diakumulasikan, total dana yang Hidayat keluarkan selama masa kampanye adalah Rp 1,6 miliar. Jumlah ini terdiri dari pengeluaran untuk sosialisasi dan alat peraga.

Hidayat mengaku, biaya yang ia keluarkan di pemilu kali ini tak jauh berbeda dengan Pemilu 2019.

"Enggak signifikan, peningkatannya sangat sedikit. Karena kalau sekarang ini sebenarnya karena saya sangat terbantu dengan dapilnya sama (dengan Pemilu 2014)," kata Hidayat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 21 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 21 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
Beda Pendapat Pimpinan soal Kasus Rafael Terkait Suap atau Gratifikasi, KPK Sebut Wajar

Beda Pendapat Pimpinan soal Kasus Rafael Terkait Suap atau Gratifikasi, KPK Sebut Wajar

Nasional
Hasto Sebut Jokowi Berharap Sosok Capres 2024 Melanjutkan Kepemimpinan Presiden Sebelumnya

Hasto Sebut Jokowi Berharap Sosok Capres 2024 Melanjutkan Kepemimpinan Presiden Sebelumnya

Nasional
Mensos Risma Klaim Tak Tahu Menahu Kasus Bansos Beras yang Sedang Diusut KPK

Mensos Risma Klaim Tak Tahu Menahu Kasus Bansos Beras yang Sedang Diusut KPK

Nasional
Viral Video Nakes Bedakan Pasien BPJS Kesehatan, Dirut: Tak Boleh Diskriminasi!

Viral Video Nakes Bedakan Pasien BPJS Kesehatan, Dirut: Tak Boleh Diskriminasi!

Nasional
Sambut Baik Kunjungan PBB Ke Parpol, Sekjen PDI-P: Ya Bagus, Beri Arah dan Kesejukan

Sambut Baik Kunjungan PBB Ke Parpol, Sekjen PDI-P: Ya Bagus, Beri Arah dan Kesejukan

Nasional
KPK Tetapkan Pengacara Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Merintangi Penyidikan

KPK Tetapkan Pengacara Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Merintangi Penyidikan

Nasional
Alasan Bawaslu Nyatakan KPU Lakukan Pelanggaran Administratif terhadap Prima

Alasan Bawaslu Nyatakan KPU Lakukan Pelanggaran Administratif terhadap Prima

Nasional
Tak Cuma 15 Senpi, KPK Juga Temukan Peluru Tajam di Ruangan Khusus Rumah Pengusaha Dito Mahendra

Tak Cuma 15 Senpi, KPK Juga Temukan Peluru Tajam di Ruangan Khusus Rumah Pengusaha Dito Mahendra

Nasional
Tiba di Papua untuk Kunker, Jokowi Disambut Prabowo Subianto

Tiba di Papua untuk Kunker, Jokowi Disambut Prabowo Subianto

Nasional
Gudang Impor 'Thrifting' di Pasar Senen hingga Bekasi Digerebek, Ada Ribuan Bal Baju Ilegal

Gudang Impor "Thrifting" di Pasar Senen hingga Bekasi Digerebek, Ada Ribuan Bal Baju Ilegal

Nasional
Respons Plt Menpora Buntut PKS yang Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Respons Plt Menpora Buntut PKS yang Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Nasional
Sri Mulyani Jelaskan Isi Laporan PPATK 2009-2023 Terkait Dugaan TPPU Senilai Rp 349 T di Lingkungan Kemenkeu

Sri Mulyani Jelaskan Isi Laporan PPATK 2009-2023 Terkait Dugaan TPPU Senilai Rp 349 T di Lingkungan Kemenkeu

Nasional
Wamenkumham: Yang Namanya Laporan Rahasia, kecuali Cari Panggung…

Wamenkumham: Yang Namanya Laporan Rahasia, kecuali Cari Panggung…

Nasional
Update 20 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 234 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.741.588

Update 20 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 234 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.741.588

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke