Jokowi Diberi Sorban dari Mbah Moen dan Tasbih dari Habib Luthfi

Kompas.com - 13/04/2019, 17:08 WIB
Calon presiden Joko Widodo bertemu KH Maimoen Zubair dan Habib Luthfi bin Yahya sebelum menghadiri Rapat Umum Rakyat di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) sore.
IstimewaCalon presiden Joko Widodo bertemu KH Maimoen Zubair dan Habib Luthfi bin Yahya sebelum menghadiri Rapat Umum Rakyat di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo bertemu dua ulama, yakni KH Maimoen Zubair dan Habib Luthfi bin Yahya sebelum menghadiri Rapat Umum Rakyat di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) sore.

Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta, yang lokasinya tak jauh dari GBK.

Dalam pertemuan tersebut, Maimoen atau biasa disapa Mbah Moen memberikan kain sorban kepada Jokowi.

Kain sorban tersebut bentuk restu ulama untuk Jokowi.

Setelah diberikan, kain sorban berwarna hijau tersebut langsung dipakai Jokowi.

Sementara Habib Luthfi memberikan tasbih kepada capres petahana itu. Harapannya, Jokowi tekun beribadah.

Tasbih berwarna biru itu juga langsung dipakai Jokowi.

"Matur nuwun (terima kasih)," kata Jokowi berterima kasih atas pemberian tersebut.

Setelah itu, Mba Moen menyampaikan beberapa hal kepada Jokowi. Tampak Jokowi serius mendengarkan apa yang disampaikan Mba Moen.

Setelah pertemuan tersebut, Jokowi menghadiri Rapat Umum Rakyat di GBK. Ia menyapa dan berpidato di hadapan massa pendukungnya yang memenuhi stadion dan luar stadion.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X