Cerita Caleg: Dian Fatwa Perjuangkan Rp 2 Triliun untuk Partai Politik Per Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif nomor urut 2 untuk DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dian Islamiati Fatwa berjanji akan memperjuangkan kebijakan pembiayaan partai politik oleh APBN.

Perampingan jumlah partai politik, menurut Dian, merupakan pijakan awal kebijakan ini.

"Partai dihitung cuma 6 atau 7 partai misalnya, itu akan memungkinkan diambil dana dari negara," ujar Dian saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com di sela kampanye turun ke bawah, baru-baru ini.

Ia mengusulkan, satu partai politik diberikan anggaran sebesar Rp 2 triliun per tahunnya. Artinya, dalam satu tahun, negara harus mengeluarkan setidaknya Rp 14 trilun bagi partai politik atau setara dengan Rp 70 triliun selama lima tahun.

Baca juga: Cerita Caleg: Dian Fatwa, Wasiat dari Ayah Menuju ke Senayan...

Dian mengatakan, anggaran sebesar itu sebenarnya tidak terlalu besar. Kebocoran anggaran yang terjadi saat ini, dinilai jauh lebih besar daripada Rp 14 triliun per tahunnya.

"Kebocoran (anggaran) yang saat ini terjadi bisa sampai Rp 2.000 triliun. Kalau itu diambil hanya Rp 14 triliun, it's peanut. Sangat kecil sekali," ujar Dian.

Cara demikian, menurut Dian, membuat partai politik tak harus mencari pembiayaan dari pengusaha besar yang memiliki kepentingannya sendiri. Dengan begitu, kebijakan partai politik tidak tersandera dengan kepentingan pengusaha besar atau yang disebut Dian sebagai, "bohir".

Selain pembiayaan bagi partai politik, Dian juga akan memperjuangkan APBN membiayai saksi dari partai politik dalam setiap pemilihan umum.

Baca juga: Fadli Zon Usul Dana Parpol Jadi Rp 10.000 Per Suara

"Satu suara dihargai Rp 1.000 menurut saya tidak manusiawi. Di luar negeri juga tidak seperti itu. Saya lupa berapa jumlahnya. Tapi cukup manusiawi lah kala kita mendapatkan misalkan Rp 500.000, itu make sense," ujar Dian.

Dian juga mengkritisi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Calon Anggota Legislatif yang dilaksanakan serentak. Menurut Dian, keserentakan pemilihan tersebut membuat kualitas pemilihan calon anggota legislatif menjadi tidak berkualitas.

"Yang harus dilakukan adalah evaluasi, dirampingkan partainya dan pelaksanaan pemilu pileg ini tidak dilangsungkan berbarengan dengan pilpres sehingga ada kesempatan bagi warga untuk melakukan dialog, untuk melakukan engagement bahwa benar caleg yang datang memang benar-benar mereka inginkan untuk membawa aspirasi mereka di parlemen di Senayan, atau di tingkat DPRD," ujar Dian.