Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haruskah Caleg Keluar Ongkos Miliaran agar Dapat Kursi?

Kompas.com - 13/04/2019, 07:56 WIB
Jessi Carina,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah calon anggota legislatif menceritakan perjuangan mereka untuk mendapatkan satu kursi di parlemen.

Terkait ongkos politik, miliaran rupiah menjadi nominal yang dianggap normal untuk dikeluarkan dalam kontestasi ini.

Mantan anggota DPR dua periode, Poempida Hidayatulloh, menceritakan pengalamannya terkait ongkos politiknya pada Pileg 2009 dan 2014 lewat Partai Golkar.

Dia juga berbagi pandangannya tentang modal miliaran rupiah itu tidak bisa jadi standar bagi caleg lain.

Baca juga: KPK Sebut Caleg yang Lapor Harta Kekayaan Baru 66 Persen

Adapun Poempida telah mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena diangkat menjadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Dia juga tidak mencalonkan diri lagi pada Pileg 2019 karena masa jabatannya di BPJS Ketenagakerjaan berakhir pada 2021.

Hitung-hitungan ongkos

Poempida dulunya merupakan caleg dari daerah pemilihan Sumatera Barat I. Sejak awal pencalegan, dia sudah bisa mengalkulasikan besar biaya yang harus dia keluarkan.

"Kalau saya dulu begini untuk menghitung biaya saya. Untuk lolos, dulu saya perlu suara 180.000. Saya misalnya cuma bisa mengeluarkan biaya per orang itu Rp 50.000 per orang," ujar Poempida, kepada Kompas.com, Kamis (11/4/2019).

Poempida mengatakan, uang Rp 50.000 itu bukan bentuk politik uang. Uang tersebut merupakan ongkos sosialisasi yang dia keluarkan untuk satu orang.

Misalnya, untuk kaus dan konsumsi saat kampanye. Poempida mengatakan, itu hanyalah gambaran idealnya.

Dia sendiri juga tidak memaksakan diri untuk bisa memenuhi standar itu. Biaya sosialisasi itu menjadi satu hal yang dia keluarkan.

Poempida juga membutuhkan ongkos untuk mencetak alat peraga kampanye (APK). Untuk APK, dia bekerja sama dengan caleg lokal untuk menekan biaya kampanye.

Misalnya, satu spanduk digunakan untuk sosialisasi dua caleg yang berbeda tingkat.

Selain itu, Poempida pribadi mengeluarkan uang untuk melakukan survei di dapilnya.

Survei ini dia lakukan mendekati akhir masa kampanye. Meski demikian, dia mengakui bahwa hasil survei caleg tidak bisa seakurat pilpres.

Baca juga: Cerita Caleg: Anggiasari, Penyandang Disabilitas yang Ingin Berjuang di Parlemen

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com