SURABAYA, KOMPAS.com — Lima hari jelang pencoblosan Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).
Dalam pidato kebangsaan keempat kalinya itu, Prabowo mengumumkan 68 nama yang akan mengisi jajaran pemerintahannya jika terpilih.
Di sisi lain, pernyataan dukungan dari mantan pejabat negara pun mengalir ke Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Saat diberikan kesempatan berbicara, Dahlan Iskan secara tegas menyatakan dukungannya kepada Prabowo.
Baca juga: Citra Tempramental Bisa Ganggu Elektabilitas Prabowo
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo yang melandasi sikapnya itu.
Sementara kritik keras terhadap kondisi TNI terkait anggaran dan pengisian jabatan diungkapkan oleh Gatot.
Selain mereka berdua, hadir pula dalam acara tersebut mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, advokat senior Otto Hasibuan, dan pengamat Rocky Gerung.
Berikut 5 fakta yang terjadi dalam acara pidato kebangsaan Prabowo Subianto:
1. Dukungan Dahlan Iskan
Mantan menteri sekaligus mantan Dirut PLN Dahlan Iskan akhirnya menyatakan dukungan ke Prabowo.
Awalnya, Dahlan menuturkan bahwa lima tahun yang lalu ia pernah mendeklarasikan dukungan Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.
Baca juga: Dahlan Iskan: Jokowi Difitnah Selama 4,5 Tahun, Prabowo 17 Tahun
Namun, pada pilpres kali ini, ia mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto.
"Hari ini saya menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo," ujar Dahlan.
2. Kekecewaan Dahlan Iskan
Dahlan pun mengungkapkan alasannya mengalihkan dukungan dari Jokowi ke Prabowo.
Pada 2014 lalu, ia menganggap Jokowi memiliki program-program yang dinilai mampu membawa perubahan, yakni revolusi mental dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Terkait program ekonomi, Dahlan berharap pendapatan per kapita masyarakat dapat mencapai 7.000 dollar AS per tahun selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi.
Namun, menurut Dahlan, kedua program Jokowi itu tidak berjalan.