Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Umumkan Calon Menteri, Prabowo Dinilai Pertimbangkan Faktor Elektoral Mereka

Kompas.com - 12/04/2019, 20:01 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengumumkan nama calon menterinya dinilai memiliki alasan tersendiri. Peneliti senior dari Populi Center, Afrimadona, mengatakan calon presiden yang mengumumkan nama menterinya biasanya melakukan atas pertimbangan elektoral.

"Ketika kedua paslon misalnya mengumumkan calon menteri mereka, siapapun yang diumumkan pasti ada pertimbangan elektoral," ujar Afri dalam sebuah diskusi berjudul "Hitung Mundur Pemilu 2019" di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Apalagi jika nama calon menteri yang dimunculkan adalah tokoh populer, masyarakat yang menyukai tokoh tersebut menjadi tertarik untuk memilih capres itu. Menurut Afri, ini adalah strategi yang biasa menjelang Pemilihan Presiden 2019.

"Saya pikir ini cukup rasional," ujar Afri.

Baca juga: Dahlan Iskan, Bambang Widjojanto, hingga Rocky Gerung Akan Bantu Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subiantomembacakan nama puluhan tokoh yang akan membantunya dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika terpilih pada Pilpres 2019.

Deretan puluhan nama itu ia bacakan saat menyampaikan pidato kebangsaan di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).

"Jadi insya Allah, jika kami menerima mandat, kira-kira inilah yang akan membantu saya," ujar Prabowo.

Prabowo membacakan sejumlah tokoh dan petinggi partai politik koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Ia juga membacakan beberapa nama yang memiliki latar belakang akademisi. Ada pula mantan pejabat negara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Beberapa nama tersebut antara lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdijatno, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Ada pula mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, advokat senior Otto Hasibuan, dan pengamat Rocky Gerung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com