Umumkan Calon Menteri, Prabowo Dinilai Pertimbangkan Faktor Elektoral Mereka

Kompas.com - 12/04/2019, 20:01 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat memperkenalkan para calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahannya jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.  Peristiwa itu terjadi saat Prabowo berkampanye di lapangan Sidolig, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/3/2019). Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga UnoCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat memperkenalkan para calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahannya jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang. Peristiwa itu terjadi saat Prabowo berkampanye di lapangan Sidolig, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/3/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengumumkan nama calon menterinya dinilai memiliki alasan tersendiri. Peneliti senior dari Populi Center, Afrimadona, mengatakan calon presiden yang mengumumkan nama menterinya biasanya melakukan atas pertimbangan elektoral.

"Ketika kedua paslon misalnya mengumumkan calon menteri mereka, siapapun yang diumumkan pasti ada pertimbangan elektoral," ujar Afri dalam sebuah diskusi berjudul "Hitung Mundur Pemilu 2019" di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Apalagi jika nama calon menteri yang dimunculkan adalah tokoh populer, masyarakat yang menyukai tokoh tersebut menjadi tertarik untuk memilih capres itu. Menurut Afri, ini adalah strategi yang biasa menjelang Pemilihan Presiden 2019.

"Saya pikir ini cukup rasional," ujar Afri.

Baca juga: Dahlan Iskan, Bambang Widjojanto, hingga Rocky Gerung Akan Bantu Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subiantomembacakan nama puluhan tokoh yang akan membantunya dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika terpilih pada Pilpres 2019.

Deretan puluhan nama itu ia bacakan saat menyampaikan pidato kebangsaan di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).

"Jadi insya Allah, jika kami menerima mandat, kira-kira inilah yang akan membantu saya," ujar Prabowo.

Prabowo membacakan sejumlah tokoh dan petinggi partai politik koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Ia juga membacakan beberapa nama yang memiliki latar belakang akademisi. Ada pula mantan pejabat negara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Beberapa nama tersebut antara lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdijatno, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Ada pula mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, advokat senior Otto Hasibuan, dan pengamat Rocky Gerung.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X