Lembaga Survei Disindir Sering Beda dengan Real Count, Ini Kata Ketua Persepi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga kerap menyindir lembaga survei yang menurut mereka hasilnya jauh berbeda dengan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Contoh survei yang dinilai melenceng dengan hasil penghitungan KPU adalah survei pada Pilkada Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Ketua Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte mengatakan hasil survei tidak bisa disamakan dengan hasil akhir KPU.

"Bahwa ada survei yang hasilnya sekian persen untuk 01 dan 02 itu adalah rekaman catatan lembaga survei ketika survei dilakukan, bukan hasil akhir," ujar Philips dalam diskusi berjudul Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Baca juga: BPN: Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di GBK untuk Patahkan Hasil Survei yang Menangkan Jokowi-Maruf

Philips mengatakan belum tentu responden yang disurvei oleh lembaga survei tergerak untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Menurut dia, dukungan untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden baru bisa benar-benar bermanfaat setelah dikonversi ke dalam suara di tiap TPS.

"Kalau pemilihnya tidak punya komitmen, ketika disurvei mengatakan memilih A atau B tapi tak datang ke TPS ya tidak ada gunanya," ujar Direktur Eksekutif CSIS ini.

Pada Pemilu 2019 ini, ada harapan atas kenaikan tingkat partisipasi yang tinggi. KPU telah menetapkan target partisipasi sebesar 77,5 persen. Selain itu, jumlah DPT dalam satu TPS juga lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Tingginya tingkat partisipasi nanti diharapkan bisa menunjukan kesesuaian antara hasil akhir KPU dengan survei.