Lembaga Survei Disindir Sering Beda dengan Real Count, Ini Kata Ketua Persepi

Kompas.com - 12/04/2019, 19:39 WIB
Peneliti LIPI Irine H. Gayatri, Komisioner KPU RI Viryan Aziz, Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte, dan peneliti senior Populi Center Afrimadona dalam diskusi berjudul Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Peneliti LIPI Irine H. Gayatri, Komisioner KPU RI Viryan Aziz, Direktur Eksekutif CSIS Philips J Vermonte, dan peneliti senior Populi Center Afrimadona dalam diskusi berjudul Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga kerap menyindir lembaga survei yang menurut mereka hasilnya jauh berbeda dengan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Contoh survei yang dinilai melenceng dengan hasil penghitungan KPU adalah survei pada Pilkada Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Ketua Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte mengatakan hasil survei tidak bisa disamakan dengan hasil akhir KPU.

"Bahwa ada survei yang hasilnya sekian persen untuk 01 dan 02 itu adalah rekaman catatan lembaga survei ketika survei dilakukan, bukan hasil akhir," ujar Philips dalam diskusi berjudul Hitung Mundur Pemilu 2019 di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Baca juga: BPN: Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di GBK untuk Patahkan Hasil Survei yang Menangkan Jokowi-Maruf

Philips mengatakan belum tentu responden yang disurvei oleh lembaga survei tergerak untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Menurut dia, dukungan untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden baru bisa benar-benar bermanfaat setelah dikonversi ke dalam suara di tiap TPS.

"Kalau pemilihnya tidak punya komitmen, ketika disurvei mengatakan memilih A atau B tapi tak datang ke TPS ya tidak ada gunanya," ujar Direktur Eksekutif CSIS ini.

Pada Pemilu 2019 ini, ada harapan atas kenaikan tingkat partisipasi yang tinggi. KPU telah menetapkan target partisipasi sebesar 77,5 persen. Selain itu, jumlah DPT dalam satu TPS juga lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Tingginya tingkat partisipasi nanti diharapkan bisa menunjukan kesesuaian antara hasil akhir KPU dengan survei.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X