Di Pidato Kebangsaan Prabowo, Gatot Nurmantyo Bandingkan Anggaran TNI dan Polri

Kompas.com - 12/04/2019, 19:37 WIB
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hadir dalam acara pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hadir dalam acara pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).

SURABAYA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai bahwa anggaran TNI saat ini berada dalam situasi yang kritis. Ia mengatakan anggaran sekitar Rp 6 triliun mengecilkan institusi TNI.

Hal itu ia ungkapkan saat diberikan kesempatan berbicara dalam acara pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).

"Saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran," ujar Gatot.

"Saya tidak menyalahkan siapapun juga, tapi sekarang ini saya perlu informasikan karena saya mantan panglima TNI, semuanya benar-benar saja tapi ini dari segi anggaran mengecilkan Tentara nasional indonesia," ucapnya.


Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Ungguli Prabowo-Sandi di Kalangan Pemilih Terpelajar

Akibatnya, lanjut Gatot, anggaran yang diterima tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) hanya sekitar Rp 1 triliun.

Sementara, Markas Besar (Mabes) TNI, hanya menerima sekitar Rp 900 miliar.

Di sisi lain, jumlah personel TNI mencapai 455 ribu orang dan memiliki ribuan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Lantas ia membandingkan dengan anggaran untuk institusi dengan jumlah personel dan persenjataan di bawah TNI.

Gatot juga membandingkan anggaran yang diterima Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar 17 triliun.

"Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek dan jumlah personelnya tidak sampai 3 ribu tapi anggarannya Rp 4 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia Rp 17 triliun," kata Gatot.

Hadir dalam pidato kebangsaan tersebut para petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) antara lain, Fuad bawazier, Dahnil Anzar Simanjuntak, Sudirman Said, Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Riza Patria, Eddy Soeparno dan Priyo Budi Santoso.

Selain itu hadir pula beberapa tokoh nasional antara lain mantan menteri BUMN Dahlan Iskan, mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli, mantan ketua KPK Bambang Widjojanto, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, mantan wakil menteri Pertahanan (Wamenhan) Syafrie Sjamsoeddin dan mantan wakil gubernur Jawa Tengah Rustriningsih.

Baca juga: Gatot Nurmantyo: Saya Datang atas Telepon dari Pak Prabowo

Pidato Prabowo kali ini merupakan pidato kebangsaan keempat yang digelar selama masa kampanye Pilpres 2019.

Sebelumnya, pada 14 Januari 2019 Prabowo menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC).

Pidato kebangsaan yang kedua digelar di Grand Ballroom Hotel Po, Semarang, pada 15 Februari 2019.

Kemudian pidato kebangsaan yang ketiga diadakan di Kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Jumat (8/3/2019).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X