SMRC Akan Kembali Selenggarakan "Quick Count" Pemilu 2019

Kompas.com - 12/04/2019, 05:49 WIB
Warga mengikuti simulasi pemungutan suara Pemilu 2019 di Banda Aceh, Sabtu (6/4/2019). Simulasi yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Banda Aceh itu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara pemungutan dan penghitungan suara sekaligus memperkuat kesiapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilu 2019. AFP/CHAIDEER MAHYUDDINWarga mengikuti simulasi pemungutan suara Pemilu 2019 di Banda Aceh, Sabtu (6/4/2019). Simulasi yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Banda Aceh itu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara pemungutan dan penghitungan suara sekaligus memperkuat kesiapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) Sirojudin Abbas menuturkan, pihaknya akan kembali melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019.

Kali ini, SMRC bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

"SMRC melakukan quick count dan exit poll bersama Lembaga Survei Indonesia," kata Sirojudin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: Menangkan Prabowo Saat Pilpres 2014, Puskaptis Bakal Bikin Quick Count Lagi

Untuk quick count, mereka menggunakan sampel sebanyak 6.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara, untuk exit poll akan ada 3.000 responden.

Pada Pemilu Presiden 2014, hasil hitung cepat SMRC dapat dikatakan hampir serupa dengan hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut SMRC, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 47,09 persen suara dan Joko Widodo-Jusuf Kalla meraup 52,91 persen.

Baca juga: Nantikan Quick Count Litbang Kompas Pemilu 2019

KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan 53,15 persen suara. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 46,85 persen.

Ia mengatakan, survei tersebut tak dibiayai oleh partai politik atau kandidat tertentu. Sirojudin pun memegaskan pihaknya tak memiliki afiliasi politik tertentu.

"Kegiatan ini tidak dibiayai oleh partai politik atau oleh calon presiden atau calon wakil presiden manapun. Biaya bersumber dari kontribusi SMRC, LSI, dan media-media partner," ungkapnya.

Baca juga: Quick Count Baru Boleh Dipublikasi 2 Jam Usai Pemungutan Suara Tuntas

Media partner yang dimaksud terdiri dari Kompas TV, NET, SCTV-Indosiar, TVRI, MetroTV, BeritaSatu TV, Antara, Tirto.id, Babe (Baca Berita), dan Tempo.co.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X