Migrant Care Kirim Pemantau Pemilu ke Malaysia, Singapura, dan Hongkong

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care, akan mengirimkan pemantau Pemilu 2019 ke Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Hal itu mengingat pelaksanaan pemilu di luar negeri dimulai sejak 8 April-14 April atau lebih dahulu dibandingkan di Indonesia.

"Migrant Care akan mengirimkan pemantau pemilu ke Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Negara-negara ini dipilih karena memiliki populasi DPT yang besar dan mayoritas adalah pekerja migran Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Wahyu menambahkan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemilu di luar negeri tetap mendapatkan perhatian signifikan.

Baca juga: TKN: Kasus Dugaan Surat Suara Tercoblos di Malaysia Harus Diusut Tuntas

Selain itu, lanjutnya, pemantauan juga diharapkan mendorong terpenuhinya hak politik pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Pelaksanaan pemungutan suara pendahuluan (early voting) pemilu di luar negeri memang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan," ungkapnya kemudian.

Wahyu menjelaskan, dengan adanya tiga metode pemungutan suara, meliputi surat pos, kotak suara keliling (KSK), dan TPS luar negeri (TPS LN), diperlukan mekanisme pengawasan dan pemantauan khusus. Hal itu bertujuan menjamin pemilu yang berasas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan hasil pemantauan Migrant Care sejak Pemilu 2014 di luar negeri, seperti diungkapkan Wahyu, belum ada mekanisme pengawasan yang memungkinkan pengawas pemilu untuk memastikan alur perjalanan surat suara pada metode Kotak Suara Keliling (KSK) dan surat pos.

"Situasi ini tentu menjadi kerawanan atas pengelolaan surat suara yang manipulatif. Untuk itu Migrant Care selaku pemantau resmi pemilu di luar negeri mendesak Bawaslu untuk mengakomodasi akses pengawasan dan pemantauan perjalanan surat suara dari metode KSK dan surat pos," pungkasnya.