Kompas.com - 11/04/2019, 16:40 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan klarifikasi ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) terkait video surat suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia.

KPU belum mau mengambil langkah hingga mendapat informasi yang benar.

"KPU hati-hati dalam menyikapi video tersebut sampai dengan mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dikonfirmasi, Kamis (11/4/2019).

KPU mengimbau semua pihak bijak dan berhati-hati menanggapi kasus ini.

Baca juga: Nasdem Cek Kebenaran Temuan Surat Suara Tercoblos di Malaysia

"Semua pihak diimbau bijak dan hati-hati dalam memberikan pernyataan terkait hal tersebut," ujar Wahyu.

Sementara itu, Ketua Pokja PPLN Wajid Fauzi mengaku telah meminta PPLN Kuala Lumpur segera melacak kejadian tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya sudah minta PPLN Kuala Lumpur segera melacak, dan jika benar agar segera ambil langkah dan tindakan sesuai ketentuan," ujar Wajid saat dikonfirmasi.

Pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia dengan metode TPS dan kotak suara keliling baru akan digelar Minggu (14/4/2019).

Namun demikian, seperti negara-negara lainnya, surat suara dengan metode pos sudah dikirim sejak Maret 2019.

Baca juga: KPU Tahu Berita Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos dari Twitter

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) benarkan video soal temuan surat suara yang tercoblos. Menurut Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, kejadian ini ditemukan oleh Panwaslu Luar Negeri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Viral Foto Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Viral Foto Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Nasional
UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

Nasional
UPDATE 29 Juli: Jumlah Pasien Meninggal Akibat Covid-19 Tembus 90.552 Orang

UPDATE 29 Juli: Jumlah Pasien Meninggal Akibat Covid-19 Tembus 90.552 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 43.479 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.331.206

UPDATE: Tambah 43.479 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.331.206

Nasional
Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Pastikan Gempa Alaska Tak Berdampak ke RI, BMKG: Warga Jangan Terpengaruh Isu

Pastikan Gempa Alaska Tak Berdampak ke RI, BMKG: Warga Jangan Terpengaruh Isu

Nasional
Kemendari Minta Pemprov Bali Genjot Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Kemendari Minta Pemprov Bali Genjot Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Napoleon Bonaparte Tetap Divonis 4 Tahun Penjara dalam Putusan Banding

Napoleon Bonaparte Tetap Divonis 4 Tahun Penjara dalam Putusan Banding

Nasional
Mengenal Pegasus, Spyware Pengintai yang Banyak Digunakan untuk Peretasan Aktivis dan Jurnalis

Mengenal Pegasus, Spyware Pengintai yang Banyak Digunakan untuk Peretasan Aktivis dan Jurnalis

Nasional
Pertimbangan Hakim Potong Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Tidak Tepat

Pertimbangan Hakim Potong Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Tidak Tepat

Nasional
Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X