Perekaman E-KTP 98 Persen, Kemendagri Harap Tingkat Partisipasi Pemilu Lebihi Target

Kompas.com - 11/04/2019, 15:08 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 bisa melebihi target yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Alasannya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan perekaman e-KTP lebih dari 98 persen.

"Kami ingin lebih karena tingkat perekaman e-KTP juga sudah 98 persen lebih. Mudah-mudahan yang 98 persen itu juga tercermin dalam partisipasi menggunakan hak pilih nanti," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: E-KTP Hilang atau Belum Tercetak Tetap Bisa Nyoblos

Adapun, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilu mencapai 77,5 persen. Tjahjo mengatakan, masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa menggunakan hak suaranya dengan e-KTP atau surat keterangan (suket).

Menurut Tjahjo, kini tinggal kesadaran masyarakat yang harus ditumbuhkan untuk mau menggunakan hak suaranya. Dia berharap masyarakat menyempatkan diri datang ke TPS pada 17 April 2019.

Baca juga: Jelang Pemilu, Pengurusan E-KTP di Jakarta Dibuka hingga Sabtu-Minggu

"Dari data kami realistis (melebihi target), tinggal bagaimana masyarakat tergerak hatinya bahwa mereka punya hak konstitutisonal. Dia mau hadir di TPS, meluangkan waktu hadir, sudah cukup. Habis itu mau piknik, mau keluar daerah silakan," ujar Tjahjo.

Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019. Beberapa hari lagi, masa kampanye Pemilu 2019 juga akan segera berakhir. Setelah itu kegiatan kampanye tidak diperbolehkan selama masa tenang.

Kompas TV Prabowo-Sandi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan rakyat, bagaimana kita menghadirkan solusi agar bangsa ini menyelesaikan apa yang diungkapkan harapan rakyat untuk hadirkan Indonesia yang menang dan Indonesia adil makmur. Untuk semua layanan pemerintah kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu yang lain. Keluarkan 1 kartu yang sudah kita semua miliki yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). #DebatCawapres2019 #SandiagaUno #PenutupDebat #Dompet #KTP

 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X