Mantan KSAL: Pernyataan Prabowo Membahayakan, Bisa Buat Rakyat Tak Percaya TNI

Kompas.com - 11/04/2019, 09:15 WIB
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh meminta calon presiden Prabowo Subianto meluruskan pernyataannya soal kondisi pertahanan Indonesia.

Pasalnya, menurut dia, pernyataan Prabowo tersebut bisa meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada TNI.

"Yang lebih penting, pernyataan itu, menurut saya, sangat membahayakan. Itu bisa membuat rakyat Indonesia enggak percaya lagi kepada institusi TNI," ujar Bernard ketika berbincang-bincang dengan wartawan di kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut Pertahanan Indonesia Lemah


Hal itu disampaikan Bernard menanggapi pernyataan Prabowo saat debat keempat Pilpres, bahwa pertahanan Indonesia lemah.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent SondakhFabian Januarius Kuwado Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh
Menurut Bernard, pola pikir Prabowo mengenai pertahanan negara, sangat konvensional.

"Memang kalau berpikirnya secara konvensional, ya wajar dia bilang militer kita rapuh, pertahanan kita lemah," ujar Bernard.

Bernard menyebut, pemikiran seperti itu berawal dari sekitar tahun 1950. Negara mengirimkan banyak perwira Angkatan Darat untuk belajar ilmu pertahanan dan militer di Yugoslavia.

Baca juga: Bantah Jokowi, Prabowo Sebut Dirinya Lebih TNI dari Banyak TNI

Di sanalah para perwira itu menerima konsep-konsep perang rakyat semesta.

Sekembalinya dari Yugoslavia, para perwira tersebut menyusun strategi pertahanan Indonesia yang dinamai "defensif aktif".

"Konsep dari defensif aktif ada lima. Memukul musuh di pangkalan, memukul musuh di perjalanan, memukul musuh di pintu masuk wilayah kita, memukul musuh ketika ia mendarat dan memukul musuh ketika dia masuk di wilayah kita," papar Bernard.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X