Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/04/2019, 08:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa pertahanan Indonesia lemah, rupanya masih menuai polemik.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh menentang pernyataan Prabowo tersebut.

Kepada awak media di kediamannya bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (10/4/2019), pria lulusan Akabri bagian laut tahun 1970 (AAL-16) itu menegaskan hal sebaliknya. Pertahanan Indonesia justru sudah cukup kuat melawan invasi fisik.

"Pertahanan kita sekarang sudah mumpuni. Kita sudah punya radar maritim dan udara yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah. Mendeteksi apabila ada ancaman langsung siapkan pasukan," ujar Bernard.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Anggaran Pertahanan dan Keamanan Kecil

 

"Kita ini sudah membangun kekuatan. Sebagai eks KSAL, saya percaya diri kita ini bisa bertahan jika ada serangan. Kapal selam kita akan ada lima beroperasi, punya terpedo, belum lagi kapal perang. Kemudian Angkatan Udara punya F-16 dan Sukhoi," lanjut dia.

Bernard yang menjabat KSAL periode 2002-2005 atau saat Megawati Soekarnoputri jadi Presiden itu sekaligus mempertanyakan pernyataan Prabowo itu. Berdasarkan ukuran apa mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengatakan bahwa pertahanan NKRI lemah.

Baca juga: Jokowi Sebut Minimnya Anggaran Pertahanan Disiasati dengan Investasi Alutsista

 

Sebab, pertahanan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kualitas dan kuantitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja seperti yang disampaikan oleh Prabowo. Melainkan juga dihitung berdasarkan faktor lainnya.

"Ada banyak faktor yang dihitung. Mulai dari alutsista kita sendiri, strategi dan taktik apa yang digunakan, militansi rakyatnya, kondisi geografis dan masih banyak lagi," ujar Bernard.

"Kita ingat dulu kita menang lawan penjajah hanya dengan bambu runcing. Vietnam menang melawan AS karena jalur tikusnya. Yang seperti itu harus dihitung juga," lanjut dia.

Baca juga: Menteri Rini Klaim Industri Pertahanan Indonesia Semakin Baik

 

Di sisi lain, menurut Bernard, pembangunan pertahanan Indonesia saat ini seharusnya sudah tidak lagi didasarkan pada prediksi invasi fisik semata. Menurut Bernard, yang paling krusial bagi Indonesia ke depan adalah potensi terjadinya perang asimetri.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini pun dinilai telah memulai pembangunan pertahanan Indonesia demi menghadapi perang asimetri dengan baik. Mulai dengan membentuk lembaga yang mengurusi siber hingga memperkuat intelijen di berbagai instansi.

Kompas TV Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, berkampanye di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin (8/4). Di hadapan massa pendukungnya, Prabowo kembali mengkritik pemerintah dan aparat negara yang dianggap berpihak pada kepentingan asing. Sambil memukul podium, ia juga kembali menyuarakan kritiknya terhadap beragam kebijakan pemerintah, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. #KampanyePrabowo #PrabowoSandi #PrabowoSubianto
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com