Mantan KSAL Era Megawati Bantah Prabowo soal Pertahanan Indonesia Lemah

Kompas.com - 11/04/2019, 08:50 WIB
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh Fabian Januarius KuwadoMantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bahwa pertahanan Indonesia lemah, rupanya masih menuai polemik.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kent Sondakh menentang pernyataan Prabowo tersebut.

Kepada awak media di kediamannya bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu (10/4/2019), pria lulusan Akabri bagian laut tahun 1970 (AAL-16) itu menegaskan hal sebaliknya. Pertahanan Indonesia justru sudah cukup kuat melawan invasi fisik.

"Pertahanan kita sekarang sudah mumpuni. Kita sudah punya radar maritim dan udara yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah. Mendeteksi apabila ada ancaman langsung siapkan pasukan," ujar Bernard.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Anggaran Pertahanan dan Keamanan Kecil

 

"Kita ini sudah membangun kekuatan. Sebagai eks KSAL, saya percaya diri kita ini bisa bertahan jika ada serangan. Kapal selam kita akan ada lima beroperasi, punya terpedo, belum lagi kapal perang. Kemudian Angkatan Udara punya F-16 dan Sukhoi," lanjut dia.

Bernard yang menjabat KSAL periode 2002-2005 atau saat Megawati Soekarnoputri jadi Presiden itu sekaligus mempertanyakan pernyataan Prabowo itu. Berdasarkan ukuran apa mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengatakan bahwa pertahanan NKRI lemah.

Baca juga: Jokowi Sebut Minimnya Anggaran Pertahanan Disiasati dengan Investasi Alutsista

 

Sebab, pertahanan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kualitas dan kuantitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja seperti yang disampaikan oleh Prabowo. Melainkan juga dihitung berdasarkan faktor lainnya.

"Ada banyak faktor yang dihitung. Mulai dari alutsista kita sendiri, strategi dan taktik apa yang digunakan, militansi rakyatnya, kondisi geografis dan masih banyak lagi," ujar Bernard.

"Kita ingat dulu kita menang lawan penjajah hanya dengan bambu runcing. Vietnam menang melawan AS karena jalur tikusnya. Yang seperti itu harus dihitung juga," lanjut dia.

Baca juga: Menteri Rini Klaim Industri Pertahanan Indonesia Semakin Baik

 

Di sisi lain, menurut Bernard, pembangunan pertahanan Indonesia saat ini seharusnya sudah tidak lagi didasarkan pada prediksi invasi fisik semata. Menurut Bernard, yang paling krusial bagi Indonesia ke depan adalah potensi terjadinya perang asimetri.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini pun dinilai telah memulai pembangunan pertahanan Indonesia demi menghadapi perang asimetri dengan baik. Mulai dengan membentuk lembaga yang mengurusi siber hingga memperkuat intelijen di berbagai instansi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X