Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi Sebut Kepala Desa sebagai "Presiden"...

Kompas.com - 10/04/2019, 19:28 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo mengatakan orang yang paling mengetahui kebutuhan desa adalah kepala desanya. Oleh karena itu, dia menyebut kepala desa sebagai presiden di desa mereka masing-masing.

Hal ini dia sampaikan dalam acara silaturahim nasional kepala daerah di Stadion Tennis Indoor, Senayan, Rabu (10/4/2019).

"Bapak Ibu sekalian adalah presidennya desa. Desa ini lebih kecil, seperti negara kecil. Jadi Bapak Ibu semuanya seperti presiden tapi di desa," ujar Jokowi.

Jokowi membahas program dana desa yang banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa-desa. Kata dia, pembangunan jalan desa dan jembatan penghubung mungkin terkesan bukan infrastruktur yang besar.

Namun, itu merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat desa.

Baca juga: Kepada Jokowi, Kepala Desa Minta Uang Operasional dan Keluhkan Laporan Dana Desa

"Dan yang tahu kondisi situasi kebutuhan desa ini ya kepala desa dan perangkat desa. Mana tahu yang di Jakarta," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengapresiasi kerja kepala desa selama ini. Menurut dia, semua urusan masyarakat akan diurus oleh kepala desa.

"Anak lahir, urus. Warga meninggal, urus. Saya lihat memang jam kerjanya kalau di desa juga 24 jam. Jangan dipikir saya enggak tahu," kata dia.

Para kepala desa bertepuk tangan mendengar Jokowi. Adapun, sejumlah menteri kabinet mendampingi Jokowi dalam acara berjudul "Bersatu Desa Maju" ini. Beberapa di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dan lainnya.

Acara ini dihadiri oleh kepala desa dari seluruh Indonesia. Para kepala desa kompak hadir dengan baju berwarna putih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com