Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Jokowi, Kepala Desa Minta Uang Operasional dan Keluhkan Laporan Dana Desa

Kompas.com - 10/04/2019, 18:45 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan sejumlah kepala desa dalam acara silaturahim nasional pemerintah desa. Dia memanggil tiga orang kepala desa untuk maju ke panggung dan memberikan masukan mengenai program dana desa.

Zuriatman, kepala desa dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, berterima kasih karena program dana desa begitu bermanfaat bagi mereka. Namun, Zuriatman melempar kode kepada Jokowi bahwa mereka juga butuh dana operasional.

"Kami kepala desa bertugas 24 jam, kambing beranak diurus, ibu hamil diurus. Apalagi setiap ada undangan di desa, undangan dalam satu minggu itu ada dua. Tetapi apa yang saya berikan?" kata Zuriatman di Stadion Tennis Indoor, Senayan, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Usai Resmikan Tol, Jokowi Beli Tomat dan Kedondong di Pasar Wonoasih Probolinggo

Sebelum Zuriatman melanjutkan ucapannya, Jokowi tersenyum dan mengangguk-angguk. Jokowi kemudian mengatakan sudah mengerti maksud Zuriatman.

"Ya saya sudah nangkep, sudah nangkep," ujar Jokowi.

Permintaan Zuriatman ini senada dengan dua kepala daerah yang juga dipanggil ke atas panggung. Mereka adalah Yuman dari Kabupaten Gorontalo dan Lahudin dan Aceh Utara.

Menjawab itu, Jokowi berjanji akan memikirkan dana operasional untuk kepala desa. Dia sendiri mengakui bahwa dana operasional adalah hal penting bagi kepala desa.

"Saya tahu dana operasional kepala desa penting untuk kepala desa. Kalau yang namanya presiden desa memenuhi undangan (warga), enggak ninggalin apa-apa kan malu," ujar Jokowi.

Ucapan Jokowi langsung disambut tepukan tangan para kepala desa. Selain soal dana operasional, tiga kepala desa yang berdiri di panggung bersama Jokowi juga mengeluhkan rumitnya pembuatan laporan dana desa.

Baca juga: Tiga Kepala Daerah di Sumbar Ikut Kampanye Jokowi Tanpa Izin Cuti

"Kami kepala desa karena diizinkan menjadi kepala desa hanya tamat SMP. Jadi administrasi, kadang tulis baca pun mereka enggak bisa. Kenapa laporannya harus disamakan dengan orang yang sudah S, S itu," kata Lahudin.

"Jadi supaya jangan menyusahkan bagi kami Bapak dan Ibu kepala desa," tambah dia.

Jokowi juga setuju dengan usul itu. Dia setuju bahwa laporan dana desa tidak perlu terlalu rumit. Menurut dia hal yang paling penting bukan tebalnya laporan melainkan realisasinya di lapangan.

"Mengenai laporan yang rumit dan sulit, akan kita sedehanakan. Nanti Pak Menteri Desa menyurati ke Kementerian Keuangan," kata Jokowi.

Kompas TV Di pekan terakhir masa kampanye, capres 01 Joko Widodo, mensosialisasikan 3 kartu sakti yang akan diluncurkan jika ia kembali terpilih menjadi Presiden RI, Selasa (9/4). Tiga kartu sakti menjadi andalan Jokowi untuk menarik simpati warga agar memilih dirinya dan Ma’ruf Amin pada 17 April nanti. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja merupakan kartu baru Jokowi untuk mengentaskan persoalan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Jokowi mengimbau para pendukungnya agar datang ke TPS menggunakan baju putih. #KampanyeJokowi #JokoWidodo #JokowiMaruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com