Kompas.com - 10/04/2019, 17:08 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui seusai acara penandatanganan pakta integritas moderator dan panelis debat kedua pilpres, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui seusai acara penandatanganan pakta integritas moderator dan panelis debat kedua pilpres, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepolisian segera menindak pelaku hoaks hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, kepolisian seharusnya bisa bergerak cepat lantaran kabar tentang hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri jelas berita bohong.

"Kami mengimbau polisi bisa menindak. Karena itu jelas berita itu enggak benar," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Arief berharap kepolisian dapat segera bertindak tanpa menunggu laporan.

Baca juga: KPU: Penghitungan Suara Pemilu di Luar Negeri Digelar 17 April 2019

KPU tengah mempertimbangkan untuk tak melaporkan hoaks ini, lantaran proses laporan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan KPU membutuhkan energi yang besar untuk mempersiapkan hari pemungutan suara, 17 April 2019.

"Bisa enggak ya ini langsung ditangani atau ditangkap, atau enggak harus pakai laporan. Karena kalau harus pakai laporan, terus terang saja prosesnya kan panjang," ujar Arief.

"Kami sebetulnya energinya itu tidak banyak karena sudah tercurahkan tenaganya dengan persiapan-persiapan pelaksanaan pemilu ini," sambungnya.

Sebelumnya, KPU telah membantah kabar hasil perolehan suara Pemilu 2019 di luar negeri.

Kegiatan penghitungan suara pemilu di luar negeri baru akan dilaksanakan 17 April 2019 sesuai waktu setempat.

"Hasil perolehan suara pemilu luar negeri atau real count baru dapat diketahui setelah proses penghitungan suara 17 April 2019 selesai. Bila sekarang ini beredar kabar tentang perolehan suara pemilu luar negeri, dapat dipastikan hasil tersebut bukan hasil resmi atau real count yang dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: KPU: Kabar Perolehan Suara Pemilu Luar Negeri 100 Persen Hoaks

Sebelumnya, beredar kabar mengenai hasil pemilu di luar negeri. Dari hasil tersebut, paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga dominan mendapat perolehan suara yang lebih tinggi.

Kabar ini tersebar melalui WhatsApp. Berikut kabar yang beredar:

PENGHITUNGAN SEMENTARA LUAR NEGERI

Saudi Arabia

01 : 25,6%. 02 : 65,4% suara

Yaman

01 : 23,4% 02 : 66,6% suara

Belgia

01 : 17,1%. 02 : 82,2% suara

Jerman

01 : 12,3%. 02 : 87,7% suara

UEA

01 : 22,7%. 02 : 61,3% suara

USA

01 : 9,4% 02 : 89,9% suara

Ukraina

01 : 3,4%. 02 : 96,6% suara

Papua Nugini

01 : 57,1% 02 : 42,3% suara

Taiwan

01 : 59,8% 02 : 40,2% suara

Hongkong

01 : 45,2% 02 : 46,8% suara

Korea Selatan

01 : 35,2% 02 : 64,8% suara

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X