Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menangkan Prabowo Saat Pilpres 2014, Puskaptis Bakal Bikin 'Quick Count' Lagi

Kompas.com - 10/04/2019, 15:17 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) akan kembali melakukan hitung cepat atau quick count pemilihan presiden 2019.

Puskaptis menjamin hasil hitung cepat kali ini akan akurat dan dilakukan sesuai metode yang berlaku.

"Kita akan melakukan quick count di 2100 TPS yang tersebar secara proporsional di seluruh provinsi di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/4/2019).

Pada pilpres 2014 lalu, Puskaptis juga melakukan hitung cepat. Hasilnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan 52,03 persen suara dan Jokowi-Jusuf Kalla meraih 47,97 persen suara.

Baca juga: Fadli Zon: Survei Kami, Prabowo Sudah Menang

Hasil tersebut berbeda dari hitung cepat delapan lembaga survei lainnya yang memenangkan Jokowi-JK.

Pada akhirnya terungkap bahwa hasil hitung cepat Puskaptis jauh meleset dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014 dengan 53,15 persen suara. Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 46,85 persen.

Namun, Puskaptis menolak diaudit oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

Baca juga: Tak Mau Diaudit, JSI dan Puskaptis Dikeluarkan dari Persepi

Puskaptis kemudian dikeluarkan dari keanggotaan Persepi karena dianggap melanggar kode etik.

Terkait hasil hitung cepat di 2014 yang meleset itu, Husin Yazid tetap bersikeras bahwa hitung cepatnya akurat dan telah dikerjakan sesuai metode yang berlaku.

"Kendati demikian kita tetap menghargai hasil rekapitulasi KPU," kata dia.

Pada quick count 2019 ini, Husin memastikan hitung cepatnya juga akan dilakukan sesuai dengan metode yang berlaku, mulai dari pengambilan sampel yang dilakukan secara proporsional hingga penggunaan tenaga survei yang terlatih dan berintegritas.

Baca juga: Survei Internal BPN: Prabowo-Sandiaga 62 Persen, Jokowi-Maruf 38 Persen

Ia mengklaim lembaganya tidak terafiliasi dengan Jokowi-Ma'ruf Amin atau pun Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.

"Kami independen tidak berafiliasi kepada salah satu pasangan," kata dia.

Terkait dana yang digunakan untuk melakukan hitung cepat, Husin menyebut dana itu berasal dari internal Puskaptis sendiri.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com